Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan pemerintah DKI tak membutuhkan pegawai yang terlalu pintar. Sebab, Ahok berujar, DKI sudah punya sistem yang kokoh untuk menjalankan roda pembangunan. Ahok mengatakan, hal yang tak dimiliki Pemerintah DKI hanya pegawai yang mau menjalankan sistem tersebut.
"Pegawai di DKI tak harus pintar, saya pun tak terlalu pintar. DKI hanya butuh pegawai yang mau bekerja," kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 2 Januari 2015. Oleh karenanya, Ahok berujar, penggantian pegawai yang berlangsung setiap tiga bulan tak akan mengganggu jalannya proyek pembangunan. (Baca: Ini Para Pejabat Jakarta Selatan yang Dirotasi)
Ahok tak khawatir dengan gelombang protes yang akan diajukan oleh PNS yang dicopot. Ahok telah mempertimbangkan akibat itu dan tetap memutuskan mengevaluasi kinerja pegawai setiap tiga bulan. Tujuannya, kata Ahok, menempatkan pegawai terbaik di posisi strategis. "Kalau tak tempatkan pegawai terbaik, kami bisa dihukum warga Jakarta," kata Ahok. (Baca: Pakai Voorijder, Ketua DPRD DKI Disindir Ahok)
Perombakan jabatan itu melibatkan 6.506 pegawai negeri sipil. Pelantikan pegawai hasil perombakan yang berlangsung pada Jumat pagi, menyingkirkan sekitar 1.500 jabatan di antaranya wakil lurah dan penyuluh Keluarga Berencana. Pengurangan ini bertujuan merampingkan dan mengoptimalkan jabatan struktural. (Baca: Ahok Sidak Pejabat, Temukan Laci Penuh Puntung)
Ahok menuturkan, pegawai yang baru dilantik akan dinilai kinerjanya dalam tiga bulan mendatang. Mereka yang tak menunjukkan hasil maksimal akan digantikan oleh pegawai yang berada dalam daftar antrean dan memiliki nilai tes sesuai dengan standar. Dengan cara ini, Ayok meyakini bisa menyaring pegawai yang ingin melayani warga. (Baca: Ahok Ancam Pejabat Baru: Jangan 'Bermain')
Meski begitu, Ahok mengakui cara tersebut memiliki kelemahan. Ahok bisa saja mencopot pegawai dan menggantinya dengan pegawai lain yang tetap tak kompeten. Meski begitu, Ahok berujar metode itu masih lebih baik ketimbang membiarkan pegawai yang lama menduduki jabatannya semula tanpa menghasilkan perubahan. (Baca juga: Cara Ahok 'Memelototi' Kinerja Anak Buahnya)
