Dengan perahu rakitan warga melintas banjir setinggi leher orang dewasa saat banjir melanda rumah di Kampung Pulo Jakarta Timur, Senin 22 Desember 2014 Banjir yang melanda pemukiman tersebut akibat hujan deras dan naiknya debit air kali ciliwung. TEMPO/Dasril Roszandi.
TEMPO.CO, Jakart - Lurah Kampung Melayu Bambang Pangestu mengatakan banyak warga Kampung Pulo mengharapkan proses relokasi mereka diikuti dengan pemberian dana kompensasi penertiban. Ia mengatakan keinginan ini diharapkan warga Kampung Pulo yang tahun 2015 ini akan mulai dipindahkan ke rumah susun sewa milik pemerintah.
"Kemarin-kemarin mereka minta ada kompensasi, minta dibayar, sekarang dengan adanya Peraturan Gubernur yang baru permintaan mereka terakomodir," kata Lurah Kampung Melayu, Bambang Pangestu, ketika dihubungi, Sabtu, 3 Januari 2015. Ia menyampaikan dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 190 tahun 2014 tentang pemberian santunan kepada penggarap tanah negara, warga yang menempati bantaran kali Ciliwung dapat menerima dana bantuan kompensasi atas bangunan yang mereka dirikan diatas tanah milik negara tersebut.
"Skema perhitungan 25 persen x Nilai Jual Objek Pajak x Luas Tanah," kata Bambang. Namun dengan pemberian santunan kompensasi ini maka pendekatan pemindahaan warga tidak lagi berupa penertiban, melainkan penggantian.
Penggantian ini akan bakal menghadapkan warga pada pilihan menerima fasilitas rumah susun tanpa dana santunan atau menerima dana kompensasi tanpa rusun. "Artinya dapat dana, mereka cari tempat pindah sendiri."
Ia mengatakan terkait keputusan memberikan keduanya atau salah satu, pihaknya masih menunggu kebijakan resmi Pemerintah Daerah DKI Jakarta. "Tapi lazimnya pembebasan tanah dengan dibayar tidak diiringi pemberian fasilitas relokasi," kata Bambang.
Ia menyampaikan dalam beberapa kesempatan pihaknya sudah mulai menginformasikan warga mengenai kemungkinan tidak diperolehnya dua macam kompensasi penertiban.
Menurutnya dengan upaya pemberitahuan sejak dini, warga Kampung Pulo kedepannya tidak lagi terlalu berharap menerima uang sekaligus rumah pengganti. "Kita tunggu kebijakan dari pusatnya."
