Pemilik mobil menujukan struk parkir meter usai melakukan transaksi pembayaran parkir di Jalan Sabang, Jakarta, 26 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Wacana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, untuk menggaji petugas parkir di Jalan Haji Agus Salim atau Jalan Sabang, Jakarta Pusat, dengan nilai di atas upah minimum provinsi belum terwujud. (Baca: Ahok Akan Gaji Preman untuk Jaga Parkir Meter)
Suhartanto, 42 tahun, seorang petugas parkir di lokasi itu mengatakan PT Mata Biru, selaku operator pengadaan mesin parkir elektronik, menargetkan pendapatan Rp 20 juta per hari supaya petugas dapat mengantongi sekitar Rp 4-4,5 juta setiap bulan. "Kami masih menerima gaji Rp 2,5 juta," kata Suhartanto saat ditemui, Sabtu, 3 Januari 2015.
Suhartanto menjelaskan, berdasarkan penjelasan PT Mata Biru, target tersebut bertujuan agar perusahaan dapat menutup biaya operasional melalui selisih pendapatan total dan retribusi yang diserahkan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Dinas Perhubungan. Jika targetnya tak tercapai, gaji Suhartanto tak akan naik.
Medio Maret 2014 lalu, Ahok mengatakan bakal menggaji petugas parkir dua kali dari nilai upah minimum provinsi. Cara tersebut bertujuan untuk menekan premanisme dan menertibkan parkir liar. Dengan begitu, kata Ahok, petugas parkir tak perlu memalak pemilik kendaraan bermotor.
Suhartanto pesimistis target Ahok tercapai. Alasannya, masih ada pengendara yang tak membayar sesuai dengan jam parkir mereka. Contohnya, Suhartanto menuturkan, pengemudi yang tak turun dari kendaraannya kemudian kabur saat petugas sedang memandu pengemudi lain untuk menyetorkan uangnya ke mesin.
Suhartanto menyarankan, petugas dilengkapi mesin pemindai tanda nomor kendaraan. Pelat nomor yang belum membayar bisa langsung dikirim ke UPT Perparkiran dan Direktorat Lalu Lintas untuk dikenai denda. "Dikirimi surat, suruh bayar berkali-kali lipat supaya kapok," kata dia.
