Pengendara bermotor melintasi tiang monorel yang mangkrak di kawasan Senayan, Jakarta, 13 Januari 2015. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO,Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pemerintah DKI akan lebih berhati-hati dalam menyelesaikan masalah proyek monorel yang terbengkalai.
Alasannya, bukan hanya tak menunaikan kewajibannya membangun monorel, PT Jakarta Monorail dan PT Adhi Karya juga masih terlibat sengketa pembayaran biaya pembangunan tiang pancang. "Tiang pancang itu menjadi monumen bersejarah terjadinya kebodohan pemerintah DKI yang bernafsu membangun transportasi massal," kata Ahok di Balai Kota, Selasa, 13 Januari 2015. (Baca: Alasan DKI Memutus Kontrak PT Jakarta Monorail)
Ahok menjelaskan, langkah pertama yang akan ditempuh pemerintah DKI yakni menghentikan kerja sama dengan PT Jakarta Monorail. Ia mengatakan surat penghentian kerja sama itu akan disusun dengan cermat. Sebab, pemerintah DKI pernah melayangkan surat serupa pada era pemerintahan Fauzi Bowo, namun dimentahkan oleh PT Jakarta Monorail karena disebut tak memiliki dasar hukum. (Baca: DPRD Sarankan Ahok Batalkan Proyek Monorel)
Menurut Ahok, pemutusan kontrak kerja sama dilakukan lantaran PT Jakarta Monorail tak bisa memenuhi persyaratan yang diajukan pemerintah DKI. Yakni, selain ada masalah teknis pembangunan, PT Jakarta Monorail tak bisa menjelaskan komposisi modal proyek tersebut. (Baca juga: Ahok Tolak Usulan Kedua PT Jakarta Monorail)
Karena itu, kata Ahok, perusahaan kontraktor berikutnya yang berminat melanjutkan proyek tersebut harus menyepakati perjanjian yang disusun oleh pemerintah DKI. Ahok mengatakan perusahaan harus menyerahkan semua aset dan pengelolaan monorel kepada pemerintah DKI jika proyeknya terbengkalai. Penyerahan tersebut diserahkan tanpa uang ganti rugi dari pemerintah DKI. "Kami tak mau mangkrak lagi," kata Ahok. (Baca: Jokowi Jawab Laporan Ahok Soal Monorel)
