TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Gembong Warsono, menilai Bank DKI tak layak mendapat dana penyertaan modal dari pemerintah. Sebab, prestasi bank pelat merah itu tak bagus. "Banyak piutang macet," ujarnya di gedung DPRD, Rabu, 14 Januari 2015.
Salah satu contoh perusahaan yang menunggak pembayaran utang ke Bank DKI adalah PT Energi Spektrum. Bank DKI, ujar dia, mengucurkan US$ 9,4 juta bagi perusahaan tersebut. Dana sebesar itu digunakan untuk membeli pesawat ATR. "Sampai sekarang belum dibayar," ucapnya.
Menurut Gembong, kasus tersebut membuktikan bahwa manajemen Bank DKI tidak berhati-hati dalam mengucurkan kredit. "Dana bank itu berasal dari rakyat dan harus bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Penilaian terhadap kinerja Bank DKI ini berkaitan dengan persetujuan pemerintah dan DPRD untuk menggelontorkan penyertaan modal kepada tiga badan usaha milik daerah sebesar Rp 5,6 triliun. PT Mass Rapid Transit Jakarta mendapat kucuran Rp 4,6 triliun, PT Transjakarta Rp 500 miliar, dan PT Bank DKI Rp 500 miliar. Menurut Gembong, keputusan pengucuran dana tersebut belum final. "Bisa saja dibatalkan," ucapnya.
Selain itu, Gembong melanjutkan, persoalan pelik lain yang melibatkan Bank DKI adalah kerja sama pembangunan gedung dengan Lippo Group di lahan seluas 10 ribu meter persegi di Jalan M.H. Thamrin. Kerja sama dalam bentuk build operate and transfer ini dipermasalahkan sampai tingkat kasasi di Mahkamah Agung.
Ketua Komisi Ekonomi DPRD DKI Jakarta Ahmad Zairofi menyebutkan perusahaan yang menangani pengadaan bus Transjakarta karatan juga menunggak utang kepada Bank DKI. Namun ia tak menyebutkan nama perusahaan tersebut dan jumlah tunggakannya. "Miliaran (rupiah) juga," ucapnya.
Corporate Secretary Bank DKI Zulfarshah enggan berkomentar banyak tentang piutang macet ini. Ia menyatakan akan mempelajari kasus itu dulu. "Kami kaji dulu," ujarnya.
