Wakil Gubenur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, menyerahkan alat kebersihan kepada warga di bantaran kali ciliwung, Pasar Minggu, Jakarta, Minggu 21 Desember 2014. Blusukan Djarot Syaiful Hidayat tersebut merupakan perdana setelah dilantiknya menjadi Wakil Gubenur dengan meninjau beberapa lokasi dibantaran kali ciliwung untuk melihat kesiapan warga menghadapi banjir. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat melarang pegawai negeri menarik pungutan kepada warga yang mengurus perizinan. Perintah itu dipertegas Djarot saat blusukan ke kantor Wali Kota Jakarta Timur untuk meninjau loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
"Pak Djarot melarang keras petugas menarik pungutan saat melayani warga yang mengurus perizinan," kata Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardhana kepada Tempo, Kamis, 15 Januari 2015. (Baca: Djarot Semprot 7-Eleven Soal Perizinan)
Agenda blusukan Djarot, kata Bambang, juga meninggalkan pesan agar pelayanan perizinan kepada warga tak memakan waktu lama. Sebab, pemerintah ingin efektivitas dan efisiensi kerja pegawai negeri terus ditingkatkan.
Selain itu, kata Bambang, Djarot mengimbau pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk membantu mengawal program lima tertib yang dicanangkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Lima tertib itu ialah tertib berlalu lintas, hunian, pedagang kaki lima, unjuk rasa, dan buang sampah. (Baca: Satu Botol Pengharum untuk Sambut Wagub Djarot)
"Penekanan Pak Djarot pada kunjungan hari ini terletak pada lima tertib itu," ujar Bambang. Dia menambahkan, mantan Wali Kota Blitar itu hanya sebentar blusukan di Jakarta Timur sebab agenda kunjungannya sangat padat.
Caleg DPD Sylviana Murni dan Istri Djarot Saiful Hidayat, Pemilik Dana Kampanye Terbesar di Dapil DKI
14 Januari 2024
Caleg DPD Sylviana Murni dan Istri Djarot Saiful Hidayat, Pemilik Dana Kampanye Terbesar di Dapil DKI
Anggota DPD dari DKI Jakarta, Sylviana Murni dan istri dari mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Happy Djarot jadi pemilik dana kampanye terbesar.
