Sejumlah pengunjung memperhatikan gajah di Kebun Binatang Ragunan di Jakarta, (9/8). Kebun Binatang Ragunan merupakan salah satu tempat hiburan favorit bagi keluarga yang tinggal di Jakarta atau di wilayah sekitar Jakarta. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Layanan Umum Daerah Taman Margasatwa Ragunan Marsawitri Gumay mengatakan Ragunan akan berstatus internasional dalam 3-4 tahun mendatang. Saat ini, ia berujar, instansinya sedang menyusun rencana induk menuju status baru. "Kami sedang menyusun master plan," kata Marsawitri di Balai Kota, Jumat, 30 Januari 2015.
Marsawitri menjelaskan proyek mengubah Ragunan menjadi taman margasatwa internasional akan melibatkan konsultan. Konsultan yang berupa tim akan dipilih dengan sistem penunjukan langsung. Alasannya, instansinya sudah menyelenggarakan lelang selama dua tahun tapi tak ada peserta yang berminat.
Marsawitri melanjutkan, pembenahan menuju status internasional dimulai dari perbaikan kesejahteraan hewan, kualitas kandang, dan fasilitas bagi pengunjung. Dua hal pertama berkaitan dengan perubahan kandang eks situ menjadi kandang yang menyerupai habitat aslinya. Lamanya waktu yang diperlukan untuk mengubah status Ragunan, ujar dia, karena konstruksi Ragunan yang sudah bersifat tetap.
Nantinya, Marsawitri mengatakan, status internasional juga akan mempengaruhi alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang didapat instansinya. Tahun ini, Taman Margasatwa Ragunan memperoleh anggaran Rp 209 miliar. Ia berujar, anggaran ini meningkat dalam dua tahun. Semula, anggaran tahunan hanya mampu menutup biaya operasional. "Sekarang anggaran untuk kesejahteraan hewan lebih banyak," katanya.
Pada kesempatan yang berbeda, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan penunjukan langsung konsultan yang terlibat wajib memiliki pengalaman menangani kebun binatang. Cara ini bertujuan menghindari terjadinya wanprestasi. "Harus berpengalaman, tak boleh asal-asalan," kata Ahok.
Ahok menuturkan pembuatan master plan akan dimulai tahun ini. Anggaran proyek ini akan diambil dari uang operasionalnya sebagai gubernur. Sebabnya, proyek pembuatan master plan belum dianggarkan dalam APBD 2015. "Saya bikin surat, saya bayarin," ujar Ahok.
