Sebuah mobil pribadi memasuki jalurnya usai menerobos ke jalur Busway di jalan protokol MH Thamrin, Jakarta, (19/8). Kemacetan yang cukup parah membuat sejumlah mobil pribadi memasuki jalur busway. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pernyataannya mengenai izin bagi pemilik kendaraan bermotor melintas di jalur bus Transjakarta sebenarnya merupakan sindiran. Pernyataan tersebut muncul karena ucapan warga kaya yang menyepelekan denda maksimal bagi kendaraan yang melintas di jalur bus itu. "Itu sindiran, orang kaya suka kurang ajar ngomongnya," kata Ahok di Balai Kota, Selasa, 3 Februari 2015.
Ahok menuturkan denda maksimal yang ditujukan bagi pemilik kendaraan belum optimal. Pemilik kendaraan roda dua dan roda empat rata-rata hanya dikenai Rp 100 ribu. Terlebih, dalam satu hari, seorang pengendara yang dikenai denda akan kembali melintas di jalur Transjakarta. Ahok berujar, mereka akan berkilah sudah didenda agar diizinkan melintas.
Ahok mengatakan rendahnya nilai denda yang diterapkan membuat pemilik kendaraan bermotor kerap mengulangi perbuatannya. Menurut para pengendara itu, kata Ahok, mereka hanya akan dikenai denda satu kali dari sepuluh kali melintas. "Mereka anggap denda itu tiket terusan," katanya. (Baca: 'Mobil Mewah di Jalur Busway, Ahok Langgar Hukum)
Untuk itu, Ahok melanjutkan, semua jalur Transjakarta yang berada di perlintasan jalan akan dilengkapi palang otomatis. Palang tersebut hanya akan terbuka dari sensor yang terdapat pada bus. Pengendara yang masih nekat melintas akan dikenai denda Rp 1 juta bagi mobil dan Rp 500 ribu bagi sepeda motor. "Sekalian bayar jumlah maksimalnya saja," ujar Ahok. (Baca: Mobil Boleh Masuk Busway, Masyarakat Girang)
Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit mengatakan jalur Transjakarta dibuat untuk beberapa angkutan umum. “Bukan untuk mobil pribadi,” katanya saat dihubungi Tempo, Ahad, 1 Februari 2015. (Baca: Izinkan Mobil Masuk Jalur Transjakarta, Ahok Dikritik)
Menurut Danang, komitmen Ahok meningkatkan kualitas transportasi publik tak boleh mengorbankan pelayanan angkutan umum yang sudah berjalan. Kendati pengendara bersedia membayar tarif yang ditetapkan, kebijakan mengizinkan mobil pribadi cenderung merugikan nilai tawar bus Transjakarta sebagai angkutan masyarakat. “Bus Transjakarta bisa-bisa tak punya keunggulan kompetitif di mata masyarakat akibat mobil pribadi masuk jalurnya,” ujarnya.
Danang mengusulkan kepada Ahok agar berfokus memperbaiki dan mengembangkan sistem transportasi publik secara utuh dan tak mengorbankan fasilitas lain. Ahok, tutur Danang, bisa mencontoh Singapura dalam mengelola kendaraan pribadi dengan merasionalkan jumlah kendaraan sesuai dengan volume jalan yang dimiliki.
