TEMPO.CO, Jakarta - Kendala terberat untuk mengatasi banjir DKI Jakarta terletak pada beragamnya masalah nonteknis. Problem ini sangat rumit bila dibandingkan dengan permasalahan teknis yang dihadapi pemerintah.

"Secara teknis kami mampu menangani persoalan banjir DKI Jakarta, namun persoalan nonteknis, yakni masalah sosial, menjadi kendala," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mudjiadi dalam keterangannya seperti dikutip dari Antara, Selasa, 10 Februari 2015.

Menurut Mudjiadi, persoalan nonteknis atau sosial itu antara lain pembebasan lahan untuk normalisasi aliran sejumlah kali di Jakarta. Banyak lahan yang belum tuntas dibebaskan karena ada penolakan dari warga. Selain itu, ada beberapa sungai yang belum dilebarkan sehingga mengurangi daya tampung dan mengakibatkan banjir.

Program pengendalian banjir DKI Jakarta yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yakni normalisasi Kali Ciliwung, Sunter, dan Pesanggrahan. Jumlah sungai di Jakarta yang membutuhkan normalisasi sebanyak 13, dan belum seluruhnya tergarap. Sungai-sungai itu menampung air dari Bogor setiap kali musim hujan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor memastikan tidak ada program pembongkaran vila bodong di kawasan Puncak pada 2015 ini. Musababnya, Satuan Polisi Pamong Praja setempat tak mengajukan anggaran penertiban vila yang kebanyakan berdiri di area konservasi air.

Adang mengatakan Pemerintah Kabupaten Bogor sudah mengajukan usulan dana hibah ke DKI Jakarta sebesar Rp 100,4 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai 17 kegiatan, di antaranya pembebasan lahan sodetan Situ Cikaret dan Situ Kabantenan sebesar Rp 56,5 miliar, pembelian lahan pembangunan instalasi penjernihan air di Puncak sebesar Rp 5 miliar, dan pelaksanaan program stimulan jamban sehat di Ciliwung senilai Rp 2 miliar.

Seluruh kegiatan itu bertujuan mencegah banjir melanda Jakarta. Selain itu, Bogor juga merencanakan kegiatan pembangunan ruang dan pembelian alat praktek SMK Gunung Putri sebesar Rp 10 miliar, pengadaan lahan pasar hewan Jonggol senilai Rp 5,4 miliar, pembuatan biopori di DAS Ciliwung dan Angke sebesar Rp 1 miliar, serta pembelian bibit pohon dengan usulan dana Rp 750 juta.

"Dari 17 kegiatan yang diusulkan dibiayai dana hibah DKI, tidak ada perencanaan pembongkaran vila," ujar Adang.

ARIHTA U. SURBAKTI