Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak ambil pusing mengenai ancaman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta untuk menggulingkan dirinya. Ia justru mempersilakan Dewan mengajukan hak yang menurut mereka sesuai.
"Silakan interpelasi, saya akan jelaskan dan semua orang akan melihat apa yang terjadi," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Senin, 16 Februari 2015.
Ahok siap menjelaskan penyebab pengembalian Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri. Lagi pula, menurut dia, pengajuan hak interpelasi dan hak angket yang direncanakan Dewan juga diatur dalam undang-undang.
Ia justru merasa lega karena pengajuan hak ini berarti kesempatannya membeberkan pemicu berlarut-larutnya proses evaluasi Perda APBD oleh kementerian. Ahok juga mempersilakan Dewan mengajukan bukti bahwa Pemerintah DKI menyogok Rp 12 triliun agar Dewan meloloskan rancangan APBD tanpa membahasnya.
Sebaliknya, Ahok mengklaim juga sudah mengantongi bukti Dewan menciptakan program fiktif senilai Rp 8,8 triliun. "Gubernur DKI ribut dengan DPRD karena saya tidak mau kompromi 1 sen pun," ujar dia. Ia berujar akan berkukuh pada sikapnya itu. "Kalau dia mau impeach, silakan impeach."
