Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyapa wartawan sebelum pelantiakan sebagai Gubernur DKI Jakarta di Istana Negara, 19 November 2014. Dalam pelatikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, perwakilan dari Koalisi Merah Putih sama sekali tidak hadir. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO,Jakarta - Direktur Jenderal Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek mengatakan Kementerian Dalam Negeri akan membentuk satu tim di bawah naungan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah untuk memberikan fasilitas agar Pemerintah Provinsi DKI dapat segera memperbaiki berkas APBD 2015 yang dikembalikan Kementerian.
Selain itu, tim ini bertugas membantu penyelesaian konflik internal antara pemerintah DKI dan DPRD terkait dengan pembahasan APBD. Dia mengatakan Kementerian telah menerima surat dari DPRD yang menyatakan bahwa APBD yang diajukan Ahok tak sesuai dengan kesepakatan bersama. "Hal tersebut akan kami konfirmasi dan tindak lanjuti," katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 16 Februari 2015.
Namun dia tak menentukan tenggat penyelesaian perkara ini. Dia hanya mengatakan timnya akan bekerja dengan cepat agar urusan APBD DKI segera rampung, sehingga dana cepat cair. "Kami meminimalkan kerugian warga DKI akibat konflik internal soal APBD DKI ini," katanya.
DPRD DKI berencana mengajukan hak interpelasi dan hak angket setelah Kementerian mengembalikan APBD Jakarta pada 7 Februari lalu. Kementerian menilai APBN 2015 yang disampaikan pemerintah DKI itu tidak lengkap dan salah format karena menggunakan e-budgeting. Dua hari berselang, DPRD menyerahkan APBD yang bentuknya dianggap sesuai dengan ketentuan—dicetak di atas kertas, ditandatangani pimpinan Dewan pada setiap lembarnya, dan diklaim sesuai dengan hasil rapat paripurna tentang APBD yang disahkan pada 27 Januari lalu.
Selain mengirim APBN dalam format yang salah, Ahok dituding Taufik telah melanggar hukum karena mengirimkan rincian APBD yang tak pernah dibahas pemerintah bersama Dewan ke Kementerian. “Dia harus menjelaskan penyebab dikembalikannya APBD itu dan alasan mengirimkan versinya sendiri,” kata Taufik. Jika jawaban Ahok tak memuaskan, dia memprediksi masalah ini bisa berujung pemakzulan.
Sementara itu, Ahok menyatakan tak mau ambil pusing menghadapi ancaman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta menggulingkannya dari kursi Gubernur DKI. Ia justru mempersilakan Dewan mengajukan hak yang menurut mereka sesuai dengan masalah yang dihadapi. Ahok mengklaim sudah mengantongi bukti bahwa Dewan menciptakan program fiktif senilai Rp 8,8 triliun. "Gubernur DKI ribut dengan DPRD karena saya tidak mau kompromi 1 sen pun," ujarnya. Ia menyatakan akan berkukuh pada sikapnya itu. "Kalau dia mau impeach, silakan impeach."
