TEMPO.CO, Jakarta - Belum cairnya APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 membuat penjaga stasiun pompa air di Jakarta Barat belum menerima gaji. Untuk mencukupi kebutuhan hidup, mereka terpaksa berutang. "Untuk keperluan anak dan istri, saya pinjam dulu sama keluarga. Untuk makan sehari-hari, kas bon dulu di warung makan depan stasiun," kata Agung Wahyudi, 33 tahun, penjaga Stasiun Pompa Air Taman Ratu, Jakarta Barat, Jumat, 27 Februari 2015.

Rekannya, Setyo Aji, 25 tahun, juga bernasib sama. Gaji selama kerja pada Januari 2015 tertahan. Namun Aji, yang masih membujang, merasa lebih beruntung ketimbang kelima penjaga lain. "Saya enggak perlu mikirin anak dan istri."

Agung mengatakan penundaan pencairan gaji bukan kali ini saja terjadi. Keterlambatan selalu terjadi setiap awal tahun. Untuk mengantisipasinya, Agung mulai mengirit upahnya pada Desember. Penghematan juga dilakukan dalam pengeluaran keluarganya. "Saya berharap ke depan tidak ada lagi cerita gaji tertahan seperti ini. Saya tulang punggung keluarga," ujarnya.

Agung berharap pencairan gaji Februari dan bulan berikutnya tidak mengalami keterlambatan atau penundaan. Gaji yang mereka terima sebesar Rp 2,7 juta per bulan sesuai dengan standar upah minimum Provinsi DKI. Menurut Agung, jika penundaan pencairan gaji masih berlanjut, ia terpaksa mencari pekerjaan sampingan.

Henry Dunant, Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat, mengakui bahwa semua penjaga stasiun pompa air di Jakarta Barat belum menerima upah. Alasannya, gaji mereka diambil dari pagu anggaran dalam APBD 2015 yang belum cair karena konflik Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta. "APBD belum cair, upah juga belum cair juga," katanya.

DINI PRAMITA