TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta sedang mengaudit pengadaan uninterruptible power supply (UPS) atau alat penyimpan daya listrik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja DKI 2014.
Kepala Perwakilan BPKP DKI Bonny Anang Dwijanto mengatakan audit investigasi itu dilakukan untuk membantu kepolisian. "Kami diminta kepolisian untuk memperkuat penyelidikan mereka," katanya saat dihubungi, Senin, 2 Maret 2015.
Polda Metro Jaya, ujar Bonny, mendapat aduan masyarakat terkait dengan pengadaan ini. Saat ini BPKP masih mengumpulkan data, dokumen kontrak, dan meminta keterangan dari pihak terkait. "Termasuk meminta keterangan perusahaan-perusahaan yang terlibat kontrak," tuturnya.
Bonny belum tahu kapan audit ini akan rampung. Menurut dia, BPKP tak menargetkan waktu khusus untuk menyelesaikan penyelidikan tersebut. Jika ditemui kerugian negara, BPKP akan menyerahkannya kepada kepolisian untuk ditangani lebih lanjut.
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menduga ada penggelembungan APBD 2014, salah satunya adalah pengadaan alat UPS sebesar Rp 5,8 miliar per unit. Menurut informasi yang diperolehnya, harga satu UPS dengan kapasitas 40 kilovolt ampere hanya sekitar Rp 100 juta.
Ahok juga menduga ada dana siluman dalam APBD 2015. Dia menuding DPRD memotong sejumlah anggaran dari program unggulan Pemerintah Provinsi DKI sebesar 10-15 persen untuk dialihkan ke yang lainnya, seperti pembelian UPS. Total nilai dana siluman dalam APBD dari draf DPRD DKI disebut mencapai Rp 12,1 triliun.
Bonny mengatakan lembaganya sudah mendapatkan surat terkait dengan APBD 2015. Menurut dia, Sekretaris Daerah DKI meminta BPKP untuk mengevaluasinya. Namun permintaan itu belum dipenuhi karena APBD belum disahkan. "Diketuk saja belum," katanya.
NUR ALFIYAH
Berita terkait
Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang
1 hari lalu
Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.
Baca SelengkapnyaCerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta
1 hari lalu
Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.
Baca Selengkapnya4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024
4 hari lalu
Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?
Baca SelengkapnyaPakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?
5 hari lalu
Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaAhok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
8 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
10 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Segini Harta Kekayaan dan Gaji Wakil Ketua KPK Itu
10 hari lalu
Alexander Marwata mengaku tak ambil pusing dirinya dilaporkan Polda Metro Jaya. Ini harta kekayaan dan gajinya.
Baca SelengkapnyaGaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta
39 hari lalu
Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaMereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun
39 hari lalu
Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.
Baca SelengkapnyaBersih-bersih LPEI, Sri Mulyani dan Kejagung Bentuk Tim Terpadu
47 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Kejaksaan Agung membentuk tim untuk mengusut sengkarut kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI.
Baca Selengkapnya