Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memperlihatkan dokumen setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2015. Kedatangan Ahok untuk menyerahkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti usulan anggaran APBD DKI senilai Rp 12,1 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak keder dengan ancaman pemakzulan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui hak angket. Dia memerintahkan anak buahnya tidak melobi para anggota Dewan untuk menghentikan penggunaan hak angket tersebut.
"Tak bisa mundur lagi. Saya sudah bicarakan dengan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Saya sudah cabut pistol," kata Ahok di Balai Kota, Senin, 2 Maret 2015. Dia tidak akan mencabut laporan dugaan anggaran siluman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ahok menjelaskan dana siluman sudah terjadi sejak APBD 2012 dan 2013. Namun temuan itu tak bisa dilaporkan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan karena anggarannya tidak disusun secara elektronik alias manual.
Sistem penyusunan secara manual tidak menghasilkan bukti kuat. Selain itu, kata Ahok, para anggota Dewan akan mengelak dan balik menuding program-program fiktif justru diusulkan satuan kerja perangkat daerah, pegawai pemerintah provinsi yang ditunjuk sebagai pimpinan proyek.
Praktek penyusunan dana siluman atau begal anggaran ini telah berlangsung lama. Walhasil, penyusunan APBD secara elektronik awalnya ditolak banyak pihak. Mulai tahun lalu, proses e-budgeting dimulai. "Saya sengaja menunggu sampai mereka mengisi sendiri. Sudah jelas, pembelian UPS hanya ada di APBD versi DPRD," kata mantan Bupati Belitung ini.
Perlawanan yang dilakukan Ahok saat ini juga mempertimbangkan peta dunia politik terkini. Ketika awal menjabat Gubernur, Joko Widodo melarang Ahok melaporkan temuan soal dana siluman dalam APBD kepada aparat penegak hukum. Beliau, ujar dia, mengatakan pasangan Jokowi-Ahok tak akan didukung siapa pun jika melaporkan temuan anggaran siluman.
Alasannya, keduanya baru terjun ke kancah politik Jakarta dan tidak didukung pejabat negara dan elite politik mana pun pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Presiden, aparat hukum, sampai menteri itu bukan orang kami, tak ada jaminan laporan kami berjalan. Tunggu saya di sana dulu," ujar Ahok menirukan Jokowi. Kini, Jokowi sudah menjadi presiden, dan pistol Ahok siap melibas begal anggaran yang ingin mengorupsi pajak warga Jakarta.
