Seorang demonstran wanita yang tergabung dalam Barisan Insan Muda, ikut berunjuk rasa dalam mendukung kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, 2 Maret 2015. Aksi tersebut menolak hak angket yang diajukan anggota DPRD. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur Basuki Tjahaja Purnama kini berada di atas angin terkait dengan kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Kemungkin angket DPRD akan gembos.
Dua fraksi di DPRD DKI Jakarta dipastikan mencabut dukungan atas hak angket terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama terkait dengan kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. Kedua fraksi itu adalah NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa.
“Kami minta Fraksi NasDem mematuhi semua instruksi DPP (Dewan Pimpinan Pusat),” kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella kepada wartawan kemarin. Menurut Rio, partainya mengambil keputusan itu lantaran polemik anggaran DKI ini sudah berdampak terhadap layanan masyarakat. “Penyaluran honor pun terhambat,” katanya.
Ketua Fraksi Partai NasDem Bestari Barus mengatakan fraksinya menganggap hak angket sudah tak diperlukan lagi seiring dengan laporan Gubernur Basuki ke Komisi Pemberantasan Korupsi. NasDem memutuskan mendukung Ahok agar semua permasalahan terkait dengan kisruh anggaran DKI bisa terungkap. "Biarlah hukum yang bekerja," ujar dia di kantornya kemarin.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga akan mengikuti langkah NasDem. "Kami akan segera rapat untuk menarik hak angket," kata Ketua Fraksi PKB Hasbiallah Ilyas saat dihubungi, Senin 2 Maret 2015.
Hasbiallah mengaku, sebelumnya, Fraksi PKB tak mau ikut dalam hak penyelidikan terhadap Ahok itu. Namun, dalam rapat paripurna pada Kamis pekan lalu, partainya menyetujui angket. Dia berdalih saat itu ditekan seluruh partai untuk ikut mendukung angket. "Diinjak sana-sini," ujarnya.
Ketua Tim Angket DPRD DKI, Muhammad Ongen Sangaji, mengatakan hari ini timnya akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri untuk menanyakan keaslian Rancangan APBD yang dikirim ke Gubernur Basuki. Dokumen inilah yang memicu angket. Anggaran yang ada di dokumen itu, menurut Dewan, tak mengakomodasi pembahasan yang sudah dilakukan dengan komisi-komisi. Adapun Ahok menuding anggaran yang diajukan Dewan memuat anggaran siluman senilai Rp 12 triliun.
Gubernur Basuki Tjahaja Purmana mengatakan dirinya tak perlu meminta pertolongan partai atas kisruh yang kini terjadi. "Saya mana mungkin melobi parpol membatalkan angket, orang saya enggak salah kok," ujar dia.
