TEMPO.CO, Jakarta - Perseteruan yang berlarut-larut antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan kalangan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta terkait APBD Jakarta 2015 mulai mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah Jakarta.
Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia DKI Jakarta (Papdi Jaya) Ari Fahrial Syam mengeluh bahwa pertikaian itu membuat anggaran turun terlambat.
"Terlambatnya APBD 2015 membuat tunjangan pegawai Pemda dan berbagai proyek pembangunan, khususnya bidang kesehatan, menjadi tertunda," kata Ari pada Selasa, 3 Maret 2015.
Apakah ini tanda-tanda Ahok sedang dilumpuhkan? Setidaknya ada 3 hal yang terjadi bila kisruh ini terus berlanjut.
Tinggal Anggaran Rutin
Karena APBD belum disahkan, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk sementara hanya bisa mencairkan anggaran yang bersifat wajib. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek menyatakan jenis belanja wajib dan mengikat yang mungkin dilakukan pemerintah DKI adalah gaji pegawai, biaya untuk air, listrik, gas, dan lainnya bagi pelayanan publik. "Selain itu tidak diizinkan mempergunakan anggaran," kata Reydonnyzar.
Program Andalan Ahok Gagal
Akibatnya pula adalah gagalnya pelaksanaan program-program unggulan Jakarta, seperti penanggulangan banjir, Kartu Jakarta Pintar dan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah. Direktur Centre for Budget Analysis Uchok Sky Khadafi mengatakan program-program tersebut akan gagal karena kurangnya anggaran untuk merealisasikannya.
Hal di atas juga berdampak pada terancam mangkraknya proyek nasional di Jakarta, seperti Mass Rapid Transit (MRT).
Kriminalisasi Ahok
Ahok semakin disudutkan dengan rencana Dewan untuk melaporkan dia ke polisi. Dewan menilai Ahok telah menghina lembaga dan anggota DPRD, menyuap anggota Dewan dan memalsukan dokumen draf APBD Jakarta 2015.
NUR ALFIYAH | ANTARA
