TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak gentar atas rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta untuk melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri.
Ahok sudah memahami risiko dilaporkan ke polisi saat mencalonkan diri sebagai wakil gubernur pada tahun 2012. "Saya sudah siap saat masuk ke DKI," kata Ahok di Balai Kota, Rabu, 4 Maret 2015.
Ahok menjelaskan, solusi perseteruan dirinya dan para anggota Dewan hanya bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Penyebabnya, kedua pihak berkukuh memiliki bukti pemicu perbedaan pendapat mengenai cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Dewan menuding Ahok memalsukan dokumen APBD dan menyerahkan bundel tersebut ke Kementerian Dalam Negeri. Sebaliknya, Ahok berujar Dewan justru menciptakan proyek fiktif senilai Rp 12,1 triliun dalam APBD 2015.
Ahok menuturkan, sejak 2014 Pemerintah DKI menargetkan penerapan penyusunan anggaran secara elektronik (e-budgeting) dimulai pada tahun ini. Artinya, kata dia, sistem itu secara otomatis menolak titipan pokok pikiran berupa program dari anggota Dewan.
"Kalau saya takut, saya pasti terima program Rp 12,1 triliun itu," ujar dia.
Ahok berujar kejadian ini membuatnya memecat sekitar 2.000 orang dari jabatannya pada akhir 2014. "Saya sudah kesal sekali," ujar Ahok.
LINDA HAIRANI
Berita terkait
Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang
1 hari lalu
Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.
Baca SelengkapnyaCerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta
1 hari lalu
Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.
Baca SelengkapnyaHadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik
2 hari lalu
Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.
Baca Selengkapnya4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024
4 hari lalu
Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?
Baca SelengkapnyaPembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi
5 hari lalu
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.
Baca SelengkapnyaPakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?
5 hari lalu
Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaAhok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
8 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
8 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
10 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi
36 hari lalu
ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan
Baca Selengkapnya