Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Pijar Indonesia, membentangkan poster `Save Ahok`, sebagai bentuk dukungannya kepada Gubernur DKI Basuki T. Purnama di Balai Kota Jakarta, 3 Maret 2015. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
TEMPO.CO, Jakarta - Pagi ini Kementerian Dalam Negeri menggagendakan pertemuan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyelesaikan kisruh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Kamis, 5 Maret 2015.
Sebanyak empat bus operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah terparkir di depan Pendopo Balai Kota. Sebagian besar bus sudah terisi penuh oleh pejabat-pejabat berkepentingan dari pihak eksekutif. "Pokoknya itu yang ikut orang-orang berkepentingan saja," kata Andri, salah seorang staf Pemprov DKI yang ditemui Tempo, Kamis, 5 Maret 2015.
Pertemuan kali ini rencananya akan dihadiri Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk jajaran satuan kerja perangkat daerah dan DPRD secara bersamaan. Kemendagri berupaya untuk meluruskan perbedaan pendapat antara kedua belah pihak ihwal APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015.
"Di sana saja, enggak keburu," ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat ditanyai soal kesiapannya menghadiri pertemuan tersebut. Ahok keluar dari kantornya didampingi Wakil Gubernur Djarot. Keduanya bergegas masuk menuju mobil putih yang akan mengantar keduanya ke Kantor Mendagri.
Saat dihubungi Tempo, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sekaligus Sekretaris Tim Hak Angket Slamet Nurdin pun menyampaikan hal tak jauh berbeda. "Kami ikuti rapat pagi ini saja ya," kata Slamet lewat pesan singkatnya.
Pertemuan ini mengagendakan upaya penerbitan surat keputusan terkait APBD 2015 oleh Mendagri. Surat keputusan evaluasi APBD 2015 tetap akan terbit pada 8 Maret mendatang meski konflik antara Pemerintah Provinsi DKI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI mengenai penyusunan anggaran masih berlangsung.
