Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meninggalkan rapat Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, 5 Maret 2015. Tempo/M IQBAL ICHSAN
TEMPO.CO, Jakarta - Mediasi yang dilakukan untuk mendamaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menemui jalan buntu (deadlock). Menurut Ahok, anggota DPRD meninggalkan ruang rapat tepat saat Wali Kota Jakarta Barat Anas Efendi hendak menjelaskan soal munculnya proyek UPS di wilayahnya.
"Saya meminta Anas Efendi menjelaskan apakah betul ada pengadaan UPS (uninterrupted power supply), dan ketika Anas berdiri untuk menjelaskan, mereka malah meninggalkan rapat, jadi bagaimana rapat bisa diteruskan?" kata Ahok, Kamis, 5 Maret 2015.
Ahok mereka-ulang kejadian saat berada di ruang rapat. Ahok merasa percaya diri meminta Anas menjelaskan ihwal anggaran siluman di Jakarta Barat. "Sebab, saya sudah memegang surat pernyataan dari dia yang bunyinya tidak mengusulkan anggaran sebesar Rp 270 miliar," ujarnya.
Ahok menegaskan, justru dengan meminta Anas menjelaskan di depan publik, ia sebenarnya menyelamatkan Anas dari tuduhan terlibat dalam permainan anggaran dengan Dewan. Dengan penjelasan terbuka, Ahok melanjutkan, justru dapat membuktikan posisi Anas sebenarnya.
"Jadi tudingan ke saya kalau menekan Anas itu keliru. Saya tidak marah. Saya justru mendapatkan surat pernyataan Anas soal proyek UPS itu sejak hari Senin," kata Ahok.
Saat dikonfirmasi mengenai teguran Ahok, Anas menjawab melalui pesan pendek. "No comment. Saya sudah menyampaikan semua kepada Gubernur," ujarnya.
Anas membuat surat pernyataan tertanggal 2 Maret 2015 yang menyatakan Pemerintah Kota Jakarta Barat hanya mengusulkan rencana anggaran Rp 131.914.519.591 atau Rp 131 miliar. Anas mengaku menemukan adanya penambahan anggaran sebesar Rp 270.830.000.000 atau sekitar Rp 270 miliar.
Penjelasan Ahok ini menjawab tudingan DPRD soal penyebab kericuhan dalam rapat mediasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Kamis, 5 Maret 2015. Kemendagri mempertemukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyelesaikan kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Namun mediasi yang berlangsung sejak pukul 09.30 itu dihentikan pukul 11.55 karena menemui jalan buntu.
Dalam rapat itu, Ahok geram karena Dewan tetap menghendaki anggaran versi wakil rakyat yang disahkan. Padahal, dalam anggaran itu, Ahok menduga ada anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun yang tak masuk dalam pembahasan bersama.
