TEMPO.CO, Jakarta - Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta dari Fraksi Gerindra mengatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak bisa diajak berkompromi. Ahok, ujar dia, tak mau memasukkan program kegiatan usulan Dewan atau pokok pikiran (pokir) ke dalam APBD 2015.

Padahal, menurut dia, pokir merupakan ladang duit bagi anggota Dewan. "Anggota Dewan itu hidup dari pokir," katanya kepada Tempo, Selasa, 24 Februari 2015.

Jika Ahok tak mau memasukkan pokir, ia melanjutkan, artinya mantan Bupati Belitung Timur itu mengusik persoalan perut anggota Dewan. "Intinya, ini urusan perut," ucapnya.

Dia mengatakan menjadi anggota Dewan dan partai cukup menguras dompet. Gaji sebagai anggota DPRD hanya Rp 22 juta per bulan. Sedangkan pengeluarannya, termasuk setoran ke partai sekitar 20 persen dari gaji, bisa sampai puluhan juta. "Belum lagi kalau konstituen meminta ini-itu. Pusing juga," ucapnya.

Adapun biaya yang dianggarkan pemerintah untuk kegiatan reses anggota Dewan terbilang kecil, yakni hanya Rp 60 juta sekali reses. Dalam setahun, Dewan mendapat jatah tiga kali reses.

Dana reses, ujar dia, pun harus dibagi-bagi. Konstituennya di enam wilayah mendapat jatah masing-masing Rp 10 juta. "Duit segitu enggak cukup. Masang tenda saja sudah Rp 5 juta. Nah, tambahan untuk reses dari pokir."

Selain itu, anggota DPRD perlu memikirkan cara mengembalikan dana kampanye. Dia mengungkapkan, miliaran rupiah dia habiskan untuk membiayai kampanye agar melenggang masuk ke Kebon Sirih. Bahkan ada anggota Dewan lain yang merogoh kocek puluhan miliar. "Saya enggak apa-apa pokir tidak diakomodasi asal semuanya enggak dapat," ucapnya.

Modus memasukkan pokir diakui Gubernur Ahok, Modus ini sudah lama berlangsung. "Saya tahu persis ada pokir-pokir yang bikin pusing satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," ujar Ahok.

Menurut dia, sampai 2014, kata Ahok, pokir masih berseliweran dalam APBD. Namun ia berharap itu tak lagi terjadi. Ahok menjamin, tidak akan ada lagi pokir yang tercantum dalam APBD 2015. "Sekarang kami masih bisa toleransi. Tahun depan kami tidak menoleransi sedikit pun," ucap mantan Bupati Belitung Timur itu.

Ahok menginstruksikan SKPD merekam setiap rapat yang digelar bersama DPRD. Instruksi tersebut bertujuan membuka rapat pemerintah, sehingga masyarakat mengetahui kinerja Dewan dan SKPD. "Kalau tidak mau direkam, tolak rapat dengan mereka.

ERWAN HERMAWAN