TEMPO.CO , Jakarta: Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Maman Firmansyah menduga ada koordinator dibalik trending topic #Save HajiLulung. Alasannya, opini yang muncul di media sosial menyiratkan bahwa seolah-olah terjadi konflik pribadi antara Wakil Ketua DPRD Abraham 'Lulung' Lunggana dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Padahal Haji Lulung hanya ingin menegakkan wibawa DPRD," kata Maman saat dihubungi, Jumat, 6 Maret 2015. Memang, para netizen kompak mencuit dengan menyertakan tagar #SaveHajiLulung. Tagar yang menjadi trending topic teratas tersebut bukan bentuk dukungan kepada Lulung, tapi parodi lantaran ia sempat beradu mulut dengan Ahok saat rapat di DPRD.
Aneka cuitan itu antara lain, "Haji lulung ga ngerjain PR, haji lulung yg marah2 ke guru #SaveHajiLulung," cuit @_GunSo. Atau "Lulung kalo main bola terus kena kartu merah, wasitnya yang diusir dari lapangan. #SaveHajiLulung," cuit @aditd90s.
Seorang netizen bernama Vicky Gilang pun mencuit, "Haji Lulung mau ke toilet, bukannya bayar malah yang nunggu toilet malah kasih duit ke Haji Lulung #SaveHajiLulung."
Menurut Maman, Haji Lulung ingin meluruskan pemahaman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia berujar APBD yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri seharusnya dokumen yang sudah dibahas bersama dalam rapat komisi. Namun, katanya, hal yang terjadi justru sebaliknya.
Ahok, kata Maman, justru mengirimkan APBD yang murni disusun oleh Pemerintah DKI. Ia berujar tindakan Ahok tersebut melanggar konstitusi. Maka itu, ia berujar para anggota Fraksi PPP menyesali reaksi masyarakat atas konflik tersebut. "Kami sangat prihatin, tapi kami juga tak bisa mengontrol masyarakat mau berkomentar apa," katanya.
Kementerian Dalam Negeri berusaha untuk menyelesaikan kisruh antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI, terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015. Pada pertemuan antara Gubernur Ahok dengan pimpinan DPRD yang berlangsung Kamis, 5 Maret 2015, tidak membuahkan hasil. Konflik terus berlanjut.
