Wakil Ketua DPRD DKI Abraham 'Lulung' Lunggana meluapkan emosinya usai kisruh saat rapat Mediasi dan Klarifikasi Mengenai Evaluasi RAPERDA/APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di Kantor Kemendagri, Jakarta, 5 Maret 2015. Rapat yang digelar terkait kisruh antara Ahok dengan DPRD DKI Jakarta dalam RAPBD DKI Jakarta 2015 berakhir ricuh dan belum ada penyelesaian. Tempo/M IQBAL ICHSAN
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Sucipto meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mencabut hak angket yang ditujukan kepada Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
"Hentikan akrobat politik tidak beretika," kata Yenny dalam sebuah diskusi di Hotel Double Tree by Hilton, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 Maret 2015.
DPRD menggunakan hak angket lantaran Ahok dianggap menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2015 yang bukan dari kesepakatan kedua pihak. Sedangkan menurut Ahok, dalam RAPBD 2015 versi wakil rakyat dicurigai terdapat dana siluman sebesar Rp 12,1 triliun.
Kementerian Dalam Negeri telah memediasi Ahok dengan DPRD pada Kamis, 5 Maret 2015. Namun mediasi itu menemui jalan buntu. Kementerian lalu memberi batas waktu tujuh hari kepada Ahok dan DPRD untuk segera menyelesaikan kisruh APBD 2015.
Yenny berharap Ahok dan DPRD segera mencapai kesepakatan. Asalkan komunikasi politik di antara kedua belah pihak berjalan dengan baik. "Supaya tidak terjadi kebuntuan. Sebab, membangun kepercayaan publik itu susah," ucap Yenny.
Jika polemik keduanya tak kunjung selesai, menurut Yenny, masyarakat yang menjadi korban. Sebab, program-program yang ditujukan untuk masyarakat akan tertunda lantaran APBD 2015 tak kunjung cair. "Harus mengedepankan kepentingan masyarakat," ujar Yenny.
