Seorang operator menunjukkan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) atau pasokan daya bebas gangguan di ruang penyimpanan UPS SMA 78, Jakarta, 28 Februari 2015. Ahok menilai harga UPS per unit yang disebar di 55 sekolah tidak masuk akal. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi, Ichsanurdin Noorsy, mempunyai solusi dalam menyelesaikan konflik adanya dana siluman sebesar Rp 12.1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta. Solusinya adalah melakukan audit manajemen.
"Apakah satuan kerja perangkat daerah, titipan DPRD, atau justru ada kerja sama di antara keduanya," kata Ichsan di Double Tree by Hilton, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 Maret 2015. "Biar yang audit BPK."
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yenny Sucipto sependapat dengan Ichsan. Dalam mengaudit, menurut Yenny, memang diperlukan bantuan lembaga independen, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.
"Supaya terbebas tudingan, BPK saja yang turun tangan. Kami perlu lembaga independen," ucap Yenny. Jika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang digunakan, Yenny khawatir hasil auditnya diragukan. Sebab, BPKP dari pihak eksekutif.
Hubungan Ahok dengan DPRD tengah memanas. Kondisi ini berawal dari pernyataan Ahok yang menyebut dugaan dana siluman sebesar Rp 12.1 triliun di dalam APBD. Itu sebabnya Ahok menggunakan APBD 2015 dengan sistem e-budgeting ke Kementerian Dalam Negeri.
DPRD tidak terima atas keputusan tersebut, lalu mengajukan hak angket. DPRD menilai Ahok telah melanggar konstitusi lantaran menyerahkan APBD 2015 dengan sistem e-budgeting. Dewan beralasan rancangan anggaran itu bukan berasal dari kesepakatan antara anggota Dewan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
