TEMPO.CO, Jakarta - Korupsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta tahun 2014 makin terkuak. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan pengadaan mesin pemindai atau scanner 3D dengan nilai per satuan seharga Rp 1,28 miliar. Ada dua unit pemindai yang dibeli dengan jumlah dana Rp 2,5 miliar.

Berdasarkan pantauan ICW, scanner 3D per unit masih tersedia dengan kisaran harga Rp 700 juta. "Sehingga dalam penganggaran scanner 3D pun diduga terjadi penggelembungan harga sedemikian rupa," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran, ICW, Firdaus Ilyas di Jakarta, Senin, 9 Maret 2015.

Di pasaran, harga mesin scanner 3D sangat bervariasi. Misalnya David 3D Laserscanner SLS V2 seharga Rp 43,8 juta dan merek yang lebih bagus, harganya lebih tinggi lagi, mencapai Rp 200 juta.

Belum jelas merek scanner yang dibeli untuk APBD 2014. Namun penggunaan scanner 3D untuk SMP atau SMA sangat berlebihan. Mesin pemindai canggih ini biasanya dipakai di industri pertambangan (minyak dan gas), arsitektur, dokumentasi situs bersejarah, serta untuk kepentingan forensik, khususnya bagi kepolisian dalam penyidikan di lokasi kejahatan.

Firdaus menjelaskan dari 1.482 mata anggaran pada APBD 2014, hanya terealisasi 806 kegiatan. Jumlah nilai realisasi belanja sebesar Rp 2,317 triliun. Dia menduga sekitar 51,5 persen pengadaan sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan Jakarta berpotensi diselewengkan.

"Jadi realisasi yang diduga bermasalah tidak hanya UPS dan total jenis anggaran kegiatan yang bermasalah sebanyak 48 mata anggaran," kata Firdaus. Selain UPS dan alat pemindai 3D, anggaran lain yang digarong adalah pengadaan printer 3D, perangkat colaboratio active classroom (CAC), digital classroom dan lainnya.

Penggelembungan harga (mark-up) uninterruptible power supply (UPS) atau suplai daya bebas gangguan pada APBD tahun anggaran 2014 memang gila-gilaan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menemukan penggelembungan harga UPS sebesar Rp 5,8 miliar per unit.

Menurut Basuki atau biasa dipanggil Ahok, harga satu UPS tidak mencapai Rp 5,8 miliar. Harga perangkat UPS yang memiliki kapasitas 40 KVA (kilovolt ampere) hanya sekitar Rp 100 juta.

Ahok menduga oknum anggota DPRD yang mendapat untung dari proyek tahun lalu, kini mengusulkan kembali untuk APBD 2015. Memang dalam usulan anggaran 2015, pengadaan UPS kembali disisipkan.

Jumlah keseluruhan usulan anggaran siluman dalam APBD 2015 mencapai Rp 12,1 triliun. Di dalamnya terdapat anggaran untuk pengadaan UPS. Hanya, pada tahun ini, pengadaan UPS tidak hanya diusulkan untuk dipasang di sekolah, tetapi juga di kantor kelurahan dan kecamatan.

Ahok memotong langkah busuk itu dengan mencoret mata anggaran siluman di APBD 2015. DPRD Jakarta yang marah kemudian menggulirkan hak angket untuk Gubernur Ahok.

Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana membantah tuduhan Ahok. Menurutnya, Ahok harus membuktikan dulu apakah dana siluman yang disebutnya mencapai Rp12,1 triliun itu benar-benar ada. Menurutnya selama ini Ahok sering asal bicara tapi tidak ada buktinya.

Seperti permasalahan banjir, Ahok malah langsung menuduh PLN yang berbuat salah. Lulung melanjutkan, kebijakan Ahok justru banyak menyalahi aturan. Seperti lelang jabatan setiap 6 bulan sekali di lingkup pemerintahan porvinsi. "Bagaimana dengan lelang jabatan, ada gak penyalahgunaan wewenang, ada gak korupsi di situ," katanya.

MAYA NAWANGWULAN