TEMPO.CO, Jakarta -Situs kawalapbd.org menemukan selisih kejanggalan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.

“Banyak yang ngaco, selisih dananya terlalu besar,” kata Ainun Najib, pencipta situs kawalapbd.prg saat dihubungi Kamis, 12 Maret 2015.

Ainun menuturkan pada kawalapbd.org, ada dua kanal utama, yakni Data RAPBD dan Visualisasi Anggaran. Pada kanal Data RAPBD, pengunjung situs bisa mencari tahu berapa besar pengadaan barang versi Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD. Sedangkan kanal Visualisasi Anggaran menggambarkan anggaran yang diusulkan oleh DPRD berdasarkan komisi.

Nah, dari situ terlihat kejanggalan yang ada. Dalam kanal Data RAPBD pada versi DPRD, tercantum pengadaan Unintruptible Power Suplly (UPS) dengan harga per unitnya Rp 6 miliar. Sedangkan versi Pemda tertulis, "Not found in Pemprov version based on kode & nama kegiatan". Inilah yang menunjukkan bahwa Pemda tak menganggarkan UPS dalam RAPBD.

Selain UPS, kata Ainun, anggaran lain yang dinilai janggal adalah pengadaan Sistem Manajemen Sekolah. Dalam situs ini Pemda juga tak menganggarkan sistem tersebut. Namun dalam RAPBD versi DPRD tertulis Rp 5 miliar per sekolah dengan jumlah sekolah hampir 100.

Sebagai seorang praktisi teknologi informasi, Ainun mengatakan, jumlah itu terlalu mahal. Untuk pengadaan sistem tersebut, diperkirakan tak akan lebih dari Rp 1 miliar per unit. "Bahkan sebenarnya juga bisa gratis, apalagi saya yakin yang mau bantu pak Ahok banyak."

Kejanggalan lain misalnya pengadaan printer tiga dimensi yang dibanderol Rp 3 miliar. Ainun mengaku pernah membuktikan sendiri bahwa harga printer tiga dimensi hanya sekitar 2 ribu dolar Singapore atau sekitar Rp 18 juta.

Pengadaan janggal lain misalnya, sendok sebanyak 15 lusin seharga Rp 9 juta, gawang dan jaring futsal Rp 200 juta, papan catur Rp 200 juta, serta buku trilogi Ahok Rp 10 miliar.

FAIZ NASHRILLAH