TEMPO.CO, Jakarta: Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia, Hamdi Muluk, mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta kemungkinan besar menyadari kesalahannya memanggil Veronica Tan, istri Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Sebab, timbul reaksi negatif atas pemanggilan yang dinilai salah alamat ini.
"Bukan melembek, tapi mungkin malu karena ternyata masyarakat sudah semakin pintar. Alasan keterangan cukup kan bisa cuma alasan saja," kata dia kepada Tempo, Ahad, 15 Maret 2015.
Dia mengibaratkan tindakan Dewan sebagai trial and error. Caranya, kata dia, dengan terus mencari-cari kesalahan Ahok dan menghubung-hubungkannya dengan anggaran DKI. "Siapa tahu tidak ketahuan, jadi bisa jalan terus. Ternyata media semakin kritis dan masyarakat pun semakin pintar," kata dia.
Pemanggilan istri Ahok dalam konteks meluruskan kekisruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta 2015, kata dia, tak sesuai dengan materi dan konteks. "Kelihatan Dewan ini tidak profesional dan terkesan tidak beres," kata dia. Sebab, Dewan terlihat hanya mencari-cari kesalahan Ahok.
Menurut Hamdi, Dewan melalui tim angket bertujuan menyerang Ahok secara pribadi. "Mereka memakai strategi zero sum game (menggambarkan sebuah proses di mana jumlah keuntungan dan kerugian dari seluruh peserta adalah nol). Dalam politik, ini tidak bisa diterapkan," kata dia.
Strategi adu kekuatan seperti ini, menurut Hamdi, menunjukkan Dewan tidak mampu berpikir jernih untuk melihat duduk perkara sekaligus melihat fungsi hak angket.
Sebelumnya, tiga pejabat DKI yang mengikuti rapat revitalisasi Kota Tua bersama Veronica Tan dipanggil oleh tim angket Jumat lalu. Mereka adalah Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Sylviana Murni, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Sarwo Handayani, dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Purba Hutapea. Keterangan dari tiga orang ini dianggap sudah memuaskan, sehingga Veronica batal dipanggil.
Hamdi mengatakan Dewan terlihat tak berkualitas apabila meneruskan pemanggilan Veronica. "Ini kan seolah-olah ada bahan untuk menghajar, ternyata salah alamat," kata dia. Sebab, kata dia, substansi tim angket terbatas pada APBD saja untuk mendapatkan kebenaran.
DINI PRAMITA
