TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta diwakili Tim Badan Anggaran akan mempertanyakan suntikan dana atas lima badan usaha milik daerah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI pada agenda pembahasan hasil evaluasi APBD dari Kemendagri, Selasa, 17 Maret 2015.

"Akan saya tanyakan supaya masyarakat tahu. Selama ini kan masyarakat mendengarnya DPRD korupsi, menipu. Tapi kenyataan yang ada setelah kita rapat internal DPRD, ada temuan-temuan seperti ini," kata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di gedung DPRD, Senin, 16 Maret 2015.

Prasetyo mengatakan ada lima badan usaha milik daerah yang mendapatkan suntikan pinjaman modal pemerintah pada dokumen RAPBD 2015 versi Pemprov DKI. Padahal, menurut Prasetyo, berdasarkan hasil pembahasan bersama Pemprov dengan DPRD sebelumnya ditetapkan hanya ada tiga BUMD yang mendapatkan PMP.

"BUMD yang dapat PMP cuma tiga, yaitu PT MRT, PT Transjakarta, dan Bank DKI. Tapi kok dari dokumen yang disodorin ke Kemendagri, ada BUMD yang tidak dibahas nongol," kata Prasetyo.

Padahal, kata Prasetyo, pada Januari 2015 Pemprov dan DPRD bersepakat memberikan PMP 2015 pada tiga BUMD saja. Alokasi anggaran PMP kepada tiga BUMD pada 2015 dialokasikan sebesar Rp 5,5 triliun. Dengan rincian masing-masing untuk PT MRT Rp 4,5 triliun, PT Transjakarta, dan Bank DKI masing-masing Rp 500 miliar.

Lima BUMD yang dimaksud Prasetyo adalah PD Dharma Jaya, PT Ratax Armada, PT Cemani Kota, PT Grahasahari Surya Jaya, dan PT RS Haji Jakarta. Prasetyo mengatakan berdasarkan data yang ia peroleh, PD Dharma Jaya mendapatkan suntikan modal sebesar Rp 51,7 miliar, PT Ratax Armada mendapatkan modal Rp 5,5 miliar, PT Cemani Kota menapatkan dana Rp 112,9 miliar, PT Grahasahari Surya Jaya mendapatkan modal Rp 48,8 miliar, dan PT RS Haji Jakarta mendapat suntikan modal Rp 100,3 miliar.

Adapun Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan membongkar anggaran siluman. Menurut dia, tak mungkin anggota Dewan tak mengetahui soal dua dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. "Ya kita akan bahas kalau mereka tidak mau intinya sederhana. Kalau mereka memaksa memasukkan Rp 12,1 triliun ke dalam komponen ini saya tolak," ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota, Senin, 16 Maret 2015.

AISHA SHAIDRA