TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung menuding Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak serius menyelesaikan kisruh APBD 2015. Lulung menuduh Ahok-lah yang berusaha men-deadlock-kan kisruh ini.

Tudingan tersebut, menurut Lulung, karena pihak Pemerintah Provinsi DKI yang tak kunjung memberikan hasil evaluasi rancangan anggaran yang diduga ada penyelewengan sebesar Rp 12 triliun. "Materi yang mau disahkan dari jam 10, jam 14, jam 19 ini belum juga datang," kata Lulung di gedung DPRD Jakarta, Jumat, 20 Maret 2015.

Menurut Lulung, anggota Dewan bahkan sudah melayangkan surat undangan kepada tim anggaran Pemprov, tapi diacuhkan. "Lagian masih rancangan begitu, sudah dibilang dana siluman, digunakan saja belum," ujarnya.

Lulung menuturkan dia bersama teman-temannya di DPRD belum bisa memberikan keputusan akhir atas perda atau pergub sebagai landasan anggaran yang akan dikeluarkan nanti. "Kalau di materinya dikasih mepet jam 12 nanti, kami tak bisa menyelesaikan pengesahan," ucapnya.

Jumat sorenya, Ahok enggan memberikan komentar ihwal kepastian anggaran yang diberi tenggat waktu hingga Sabtu, 21 Maret 2015, pukul 00.00 WIB. Sebelumnya, Ahok mengaku akan mengeluarkan Peraturan Gubernur Penggunaan APBD 2014.

Ahok juga tak mempermasalahkan jika DPRD tak menyukai keputusannya tersebut. "Ini bukan proses politik lagi. Ini proses administrasi sekarang," ujar Ahok sebelum pergi meninggalkan Balai Kota.

ANDI RUSLI