Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri), bersama Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), usai pertemuan tertutup dengan Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, 23 Maret 2015. Dalam pertemuan tersebut, Wapres juga mengimbau agar Gubernur dan DPRD DKI melakukan perdamaian agar tak ada konflik antar lembaga. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota panitia angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prabowo Soenirman menanggapi pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang meminta dirinya segera dipanggil tim angket. Selain itu, Ahok menyebut tim angket sebagai pengecut.
"Apanya yang pengecut. Kami tidak lari. Angket terus jalan," kata Prabowo di gedung DPRD, Selasa, 24 Maret 2015.
Ia menduga pernyataan tersebut sengaja dilontarkan supaya Ahok dipanggil oleh panitia angket. Menurut Prabowo, Ahok tak perlu dipanggil karena tidak memiliki kapasitas menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. "Emang tidak perlu. Yang jelas kami enggak pengecut."
Adapun proses angket, ujarnya, terus berjalan. Setelah memanggil Tim Anggaran Pendapatan Daerah, panitia angket berencana mengundang seluruh pakar, termasuk di bidang hukum, administrasi, tata negara, dan lainnya. "Mulai besok sampai Jumat kami panggil," ucap dia.
Pendapat ahli diperlukan untuk memperjelas duduk perkara mana ranah pidana dan politik. Jika dalam proses penyelidikan APBD ini Ahok terbukti melanggar pidana, kata Prabowo, maka Ahok bakal dilaporkan ke kepolisian.
Di lain pihak, Ahok menginginkan panitia angket memanggil dia dan duduk dalam satu forum. Namun Ahok menyebut DPRD tak berani memanggil dia. "Dia mungkin enggak berani manggil saya mau langsung vonis. Dia penginnya langsung paripurna dan nyatakan saya salah, ya kan lucu," ucap Ahok.
Mantan Bupati Belitung Timur itu menilai perseteruannya dengan DPRD akan terus memanas sampai tahun berikutnya. Apalagi DPRD disokong oleh organisasi masyarakat Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ).
Hari ini GMJ menggelar demo di depan DPRD mendukung panitia angket. "Saya kira ini sebuah pertunjukan dan proses politik yang menarik. Lihat saja hari ini mereka sudah kirim lagi GMJ untuk demo. Pengecut saja," kata Ahok.
DPRD menggulirkan angket karena menilai APBD 2015 yang diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri dianggap berbeda dengan hasil pembahasan dengan Dewan. Sementara Ahok menganggap rancangan anggaran tersebut sudah melalui pembahasan dengan Dewan. Anggaran yang diserahkan adalah yang menggunakan sistem e-budgeting, sedangkan anggaran versi Dewan dianggap muncul tiba-tiba dan diduga terdapat proyek dana siluman.
