TEMPO.CO , Bogor: - Bursa calon Wakil Bupati Bogor semakin menghangat. Nama-nama bakal calon terus bermunculan. Bupati Bogor Nurhayanti mengaku sudah menerima surat rekomendasi pengajuan Farhat Abbas sebagai calon bupati dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Farid. Namun, Bupati Bogor memastikan tetap menempuh mekanisme pengajuan calon, yakni melalui partai koalisi Kerahmanan.

"Sikap saya sesuai mekanisme. Sudah dilakukan silaturahmi dengan partai pengusung dan partai yang ada di DPRD," kata Bupati Nurhayanti kepada Tempo melalui pesan singkat. "Sekarang saya menunggu hasil pembahasan koalisi."

DPP Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz merekomendasikan Farhat Abbas sebagai pendamping Bupati Bogor Nurhayanti. Tampilnya nama Farhat Abbas, mantan suami Nia Daniati itu, membuat kaget kader PPP Kabupaten Bogor. Ternyata rencana ini tak disambut positif.

Farhat Abbas mengklaim dirinya sudah lama berkecimpung di dunia politik, khususnya bergiat di partai berlambang Ka’bah. Dia menyebut ajakan Djan untuk masuk ke PPP sesaat mantan Menteri Perumahan Rakyat itu terpilih sebagai Ketua Umum menggantikan Suryadharma Ali. “PPP mencari figur yang cocok untuk membawa Bogor lebih baik,” ujarnya.

Terkait dengan kecakapannya menjadi pemimpin daerah, Farhat yakin dengan pengalamannya maju sebagai calon Bupati Kolaka, Sulawesi Tenggara, pada Pemilu Kepala Daerah 2013 amat berharga. Dia juga mengatakan cukup mengenal wilayah yang bakal dipimpinnya. “Saya banyak menghabiskan waktu di Jawa Barat dan kini tinggal di Bogor,” dia menjelaskan.

Farhat juga mengungkapkan alasannya mau mau sebagai calon Wakil Bupati Bogor. Menurut dia, kabupaten itu menjadi salah satu penyangga Ibu Kota yang harus ditata. “Langkah pertama ialah memberantas korupsi yang marak di sana,” kata Farhat.

Apa saja hal-hal yang membuat Farhat ditolak jadi calon wakil bupati Bogor?

1. Gaya Politik Farhat Abbas

Menurut Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor, Yuyud Wahyudin kepada Tempo di Cibinong, gaya politik Farhat Abbas dan DPP PPP Djan Faridz tidak elegan dan mengabaikan etika organisasi.

2. Pencalonannya dianggap tidak sesuai prosedur

Yuyud mengatakan, pengajuan nama calon kepala daerah ada prosedur yang harus ditempuh. Apalagi, DPC PPP hanya membutuhkan rekomendasi dari DPW PPP Jawa Barat.

"Tanpa memandang enteng, kami tidak hiraukan rekomendasi itu (Farhat). Prosedur standar kan sudah ada dan ditetapkan," anggota Fraksi PPP DPRD Kabupaten Bogor itu menegaskan. "Enggak bisa seenaknya begitu dong."

Yuyud menjelaskan, mekanisme dalam mengambil pengajuan calon wakil bupati sudah diatur dalam Undang- Undang nomor 1 tahun 2015. Pengambilan keputusan atas pengajuan calon melalui partai pengusung, yakni koalisi kerahmatan. "Kami menolak keras Farhat Abbas."

3. Farhat Abbas dianggap tidak memiliki karir politik

"Siapa dia? Kok bisa seenaknya muncul tanpa track record yang jelas," Yuyud berujar.

4. Dianggap 'petualang'

Masuknya Farhat Abbas dalam bursa calon wakil bupati, Yuyud menceritakan, membuat geram kader partai Ka'bah di Bogor. Kata dia, nasib 5,3 juta warga Kabupaten Bogor tidak bisa diserahkan kepada petualang seperti Farhat Abbas.

"Bogor butuh pemimpin yang jelas, berjiwa pamong dan taat kaidah politik normatif. Bukan figur seperti itu," Yuyud menegaskan.

ARIHTA U. SURBAKTI | RAYMUNDUS RIKANG