TEMPO Interaktif, Jakarta: Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kasus korupsi KPUD DKI mengecewakan Kejaksaan Tinggi Jakarta. Potensi kerugian negara menjadi lebih kecil dibanding temuan kejaksaan.Kejaksaan memperkirakan potensi kerugian negara akibat penyalahgunaan dana anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2004 sebesar Rp 20 miliar. Tapi, temuan BPK jauh lebih sedikit. “Saya kecewa. Potensi kerugian negara hasil audit BPK lebih kecil,” ujar Ketua Tim Penyidik Kejati Jakarta Syaiful Thahir, Jumat (19/8).Syaiful mencontohkan, pengadaan gedung KPUD DKI di Jakarta Pusat hanya terdapat penggelembungan Rp 4 juta. Padahal, mark up sewa kantor KPUD di Kepulauan Seribu hanya Rp 145 juta yang dialokasikan Rp 155 juta. Belum lagi korupsi pajak yang tidak disetor sebanyak Rp 4,5 miliar. Tim penyidik kejaksaan saat ini masih menggabungkan potensi kerugian negara hasil audit BPK atas dana APBD senilai Rp 168,6 miliar dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk Kepulauan Seribu.Syaiful menambahkan, audit BPK juga hanya menyoroti 3 item pengadaan logistik yaitu rompi, papan tulis, dan tiang bendera. Padahal, hasil penyidikan kejaksaan terhadap rekanan KPUD DKI terdapat 15 item logistik pengadaan pemilu. Syaiful menuding BPK telah mengirimkan hasil auditnya kepada Ketua KPUD DKI Mohamad Taufik sebelum menyerahkannya kepada kejaksaan. Badriah-Tempo