Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama merasa heran soal banyak isu yang ramai diangkat saat dirinya menjadi memimpin Jakarta.
Salah satunya kini soal kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI di PT Delta Djakarta, sebuah perusahaan yang memproduksi minuman keras.
"Saya pikir dulu Ali Sadikin lebih hebat. Dia buat perjudian. Bir salahnya di mana? Saya jujur enggak minum bir, rasanya pahit, dan saya enggak belain yang minum bir," ujar Ahok saat ditemui di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis, 9 April 2015.
Ahok kembali mempertanyakan apakah ada bukti orang yang meninggal karena menenggak bir? Menurut dia, selama ini kasus kematian karena mabuk disebabkan minuma keras yang dioplos, seperti penggunaan spritus atau gabungan minuman beralkohol murahan.
"Bir itu kandungan alkoholnya hanya 5 persen. Lain dengan wine yang bisa mencapai 11 persen. Itu yang mati rata-rata di atas 50-60 persen. Ada enggak sih yang mabuk-mabuk mati minum bir?" kata dia lagi.
Ahok mengklaim tak ada orang yang mengoplos bir karena biaya mengoplos bir mahal. "Salahnya di mana? Ini dari tahun 70-an, loh. Ini bukan gara-gara Ahok jadi punya saham di sana. Ini sudah ada dari zaman Belanda," ujar dia.
Ahok lantas membandingkan bagaimana kondisi pemerintahan Jakarta di zaman sebelum dirinya menjabat gubernur yang hampir tak pernah terdengar membahas soal kepemilikan saham di Delta. "Kenapa gubernur yang dulu enggak pernah ribut? Sahamnya dari tahun 70, loh. Ini kok tiba-tiba," kata Ahok.
Besaran saham Pemprov di Delta pun, menurut Ahok, tidak pernah berubah. Nilainya tetap 25 persen dan pemerintah sama sekali belum pernah menambah penyertaan modal di dalamnya.
Ahok juga menyangsikan jika ramai orang membahas soal kepemilikan saham ini ada kaitannya dengan rencana pihak tertentu yang ingin mengambil alih 25 persen saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta. Ahok bersikeras untuk tak menjual saham tersebut. "Untuk apa dijual? Saya kalau punya duit, saya mau ambil tuh Delta punya saham. Lebih bagus daripada uang judi," ucap dia.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan bisa saja memang ada oknum yang berencana untuk merebut saham Pemprov di Delta. "Bisa saja ada soalnya bisnis, tapi saya belum tahu sih," kata Heru.
Menurut Heru, kasus bir hasil peninggalan Belanda lalu diserahkan ke Pemda DKI tahun 1964. Selanjutnya, dibentuk perusahaan pada 1968. Heru pun memastikan Pemprov tak akan menarik saham di Delta. "Engggak-lah. Itu kebijakan yang salah. Pabrik investasi di sini kasihan. Tinggal atur saja seharusnya."
Heru mengaku saat ini pendapatan Pemprov DKI dari saham di PT Delta sudah turun nyaris mencapai 50 persen. Menurut Heru, biasanya per tahun pendapatan yang bisa diperoleh hingga Rp 50 miliar. "Besok setahun biasa Rp 50 miliar diberikan ke kami. Kalau sampai turun 50 atau 80 persen, bisa-bisa cuma dapat Rp 4,5 miliar."
