Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Agus Pambagio, menilai rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merombak pegawai negeri sipil eselon II, III, dan IV merupakan hal yang biasa.
"Tapi, harus dilakukan dengan jelas, transparan, dan konsisten untuk membuat Jakarta lebih baik," kata Agus ketika dihubungi Tempo, Rabu, 22 April 2015. Ahok mengatakan akan kembali merombak jabatan pegawai negeri sipil. Ahok berujar perombakan dilakukan setelah proses pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 selesai.
Menurut Ahok perombakan itu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pejabat eselon II hasil perombakan terbaru membaik dibandingkan pejabat sebelumnya. Mereka sudah mulai berinisiatif mengerjakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan program pembangunan.
Untuk mencari pejabat baru, kata Ahok, tidak akan melakukan cara lelang jabatan. Perombakan tahap kedua akan mempersilakan pegawai yang memenuhi syarat dan lolos tes kenaikan eselon.
Dengan cara ini, Ahok berujar, bisa memiliki pegawai-pegawai cadangan yang siap ditempatkan pada evaluasi berikutnya. "Pegawai yang layak langsung dipasang ke jabatan yang kosong," ujar dia.
Menurut Agus, apa pun caranya, pergantian pejabat untuk mendapatkan orang terbaik merupakan cara yang bagus. Tetapi, Agus mengkritisi sikap Ahok kepada anak buahnya itu. "Ada sikap demoralisasi dari bawahan ke Ahok," katanya.
Demoralisasi itu muncul, menurut Agus, karena Ahok sering memarahi bawahannya. "Jadi, sekarang PNS DKI kalau kerja tidak mau inisiatif," kata dia. "Kalau inisiatif, nanti dimarahin Ahok. Makanya tunggu kerjaan dari Ahok saja."
