Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna tanggapan DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur di Gedung DPRD, 23 April 2015. DPRD memberikan rapor merah atas kinerja buruk yang dijalankan oleh Ahok. TEMPO/M Iqbal Ichsan
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta masih mencoba mengerahkan tenaga untuk mendorong hak menyatakan pendapat (HMP) pada sidang paripurna. Masalahnya, sejak digulirkan awal April lalu, HMP tak kunjung ada kemajuan.
Sebaliknya, beberapa fraksi mulai mundur dengan alasannya masing-masing. Meski demikian, Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra, Muhammad Taufik, mengatakan anggota Dewan tak akan menyerah.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan tak mau direpotkan soal isu hak menyatakan pendapat. "Saya konsentrasi membereskan kerjaan yang bisa dibereskan saja," ujar Ahok kepada Tempo, Minggu, 3 Mei 2015.
Ahok menjelaskan lebih baik dia mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya sebagai Gubernur DKI daripada memikirkan apa yang akan Dewan lakukan terhadapnya. "Yang bisa dibereskan sampai selesai jabatan atau selesai dipecat Dewan," kata Ahok lagi.
Pada lain kesempatan, Muhammad Taufik mengatakan Dewan pantang kehilangan muka sehingga menurut dia koalisi non-pemerintah masih bersepakat meneruskan HMP terhadap Ahok. Alasannya, koalisi ini pun tak mau menanggung malu jika HMP kembali dimentahkan. (Baca: PDIP Tak Lanjutkan Hak Angket buat Ahok, Gerindra?)
Sejauh ini, fraksi yang mendukung HMP adalah Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Golongan Karya. Sedangkan fraksi yang tak setuju dengan HMP adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Hanura, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. (Baca: Kisruh APBD DKI: Ahok 1, DPRD 0)
