TEMPO.CO , Bekasi: Sejumlah sopir Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) keberatan dengan pembatasan armada angkutan itu hanya sampai ke perbatasan Jakarta. Mereka setuju angkutan tersebut bergabung dengan Transjakarta.

"Kalau mengikuti kebijakan Transjakarta, kami tidak pusing lagi mengejar setoran," kata seorang awak APTB Jurusan Bekasi-Bundaran Hotel Indonesia, AG, 45 tahun, Kamis, 7 Mei 2015. Menurut dia, selama ini ia menargetkan pendapatan dari penumpang minimal Rp 2 juta.

Pendapatan itu digunakan untuk setor kepada perusahaan, dan kebutuhan bahan bakar minyak. Jika pendapatan penumpang tak mencapai angka Rp 2 juta, dipastikan para awak bus tak mengantongi uang untuk keluarga. "Saya pernah hanya pulang bawa Rp 10 ribu, padahal berangkat pagi pulang malam," kata AG. "Gara-gara penumpang sepi, dan terkena macet," ujar dia.

Apalagi saat ini, kata dia, Dinas Perhubungan Kota Bekasi memaksa bus berhenti di shelter, sedangkan penumpang lebih banyak di luar shelter. Ia mencontohkan, penumpang di Bulak Kapal dan Tol Bekasi Timur. "Di situ kan banyak penumpang, tapi kalau berhenti di sana tidak boleh," kata dia.

Ia mengaku kerap kucing-kucingan dengan petugas, jika tak ada petugas dari Dinas Perhubungan, ia nekat menaikkan penumpang di luar shelter APTB. "Kalau enggak begitu, dapat penumpang darimana?" ujar dia. "Apalagi operasi bus akan dibatasi sampai perbatasan, makin sedikit saja pendapatan."

Ia mengatakan, jika APTB bergabung dengan Transjakarta maka kesejahteraan dipastikan akan terjamin. Sebab, tak lagi mengejar setoran kepada perusahaan. Namun demikian, dia mengaku pasrah, karena hanya sebatas karyawan. "Saya tergantung dengan perusahaan," kata dia.

Sebelumnya, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, menyatakan banyak keuntungan bila operator APTB bergabung dengan Transjakarta. Sebab, dipastikan shelter yang ada di Kota Bekasi tak akan terbengkalai. "Bus tidak akan lagi menaikkan penumpang di luar shelter, otomatis bisa mengurangi kemacetan," kata Kepala Bidan Angkutan Dinas Perhubungan, Kota Bekasi, Erwin.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama mengatakan akan melarang APTB masuk ke Jakarta mulai pekan depan. Sebab, antara operator APTB dan Transjakarta tidak menemukan titik temu terutama menyangkut pembayaran per kilometer. Operator APTB meminta pembayaran Rp 18 ribu per kilometer, sedangkan PT Transportasi Jakarta menawarkan Rp 14-15 ribu.

ADI WARSONO