Petugas memeriksa mesin bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) sebelum beroperasi di Terminal Bubulak, Bogor, 7 Mei 2015. Pelarangan bus ini masuk jalur transjakarta disebabkan tidak tercapainya kesepakatan besaran pembayaran tarif rupiah per kilometer antara operator APTB dan PT Transjakarta. Lazyra Amadea Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Pelarangan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) masuk ke kawasan Ibu Kota berdampak pada beberapa hal, di antaranya efisiensi waktu dan ongkos. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit mengatakan pembatasan bisa menyebabkan warga makin tak nyaman menggunakan angkutan umum.
"Ganti-ganti angkutan membuat orang makin enggan memakai transportasi publik," kata Danang kepada Tempo, Rabu, 7 Mei 2015.
Tingginya mobilitas dan aktivitas masyarakat di perkotaan dengan berpindah-pindah tempat, menurut Danang, membutuhkan sarana dan transportasi yang memadai. Kondisi kendaraan yang tak terintegrasi memicu masyarakat banyak berganti kendaraan.
"Saran radikalnya memang harus ada penataan ulang terhadap seluruh trayek angkutan umum dan pengelolanya," ujar Danang.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pelarangan APTB karena bus itu suka seenaknya. Ahok mengatakan sudah gerah dengan bus APTB yang seenaknya berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang.
Kemacetan menjadi salah satu masalah besar di Jakarta yang menurut Ahok perlu diurai. Banyaknya kendaraan umum yang seenaknya menaikturunkan penumpang serta berhenti di sembarang tempat untuk mencari penumpang menjadi salah satu penyebabnya.
Ide menetapkan pengintegrasian semua bus angkutan di bawah PT Transjakarta dengan memberikan bayaran rupiah per kilometer dianggap menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki sistem transportasi umum yang semrawut.
