Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway atau ATBP. TEMPO/Ridian Eka Saputra
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yakin tidak semua pihak menolak rencana penetapan lelang sistem bayar rupiah per kilometer untuk bus angkutan umum yang beroperasi di Jakarta.
"Kami yakin tidak semua menolak. Yang menolak silakan bangkrut sendiri, karena kami mau warga naik bus semurah mungkin," kata Ahok pada Tempo, Ahad, 10 Mei 2015.
Kebijakan tersebut, menurut Ahok, bukan berarti Pemerintah Provinsi DKI ingin mengambil alih seluruh pengelolaan kendaraan umum dari pihak swasta.
"Intinya, bukan ambil alih usahanya, justru buat kebaikan bersama. Pihak swasta silakan beroperasi, tapi aturan dan standar sopir bus kami tentukan," ujar Ahok.
Ahok menuturkan rencana ini merupakan wujud subsidi stimulus ekonomi pada masyarakat dan buruh dalam bentuk transportasi.
"Stimulus dalam bentuk transportasi, bukan di BBM atau kendaraan bermotor," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Menurut Ahok, banyak keuntungan yang bisa didapatkan warga Jakarta saat sistem ini sudah berjalan. Warga bisa menikmati transportasi publik dengan biaya terjangkau.
"Bayangkan, bayar sekian bisa bebas naik bus sebulan. Ada tiket seminggu dan harian," ucap Ahok.
Ahok bertekad Pemprov bisa segera mengatur sistem transportasi di Ibu Kota agar dapat dinikmati lebih banyak warganya. Ahok mengatakan DKI bisa menyiapkan dana Rp 1-2 triliun untuk mitra kota agar bisa membangun busway ke kawasan mitra. Ahok juga menyatakan siap menggelontorkan dana Rp 2 triliun sebagai penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada PT Transportasi Jakarta untuk membeli bus-bus baru. Dia berharap seluruh wilayah DKI akan dilayani oleh transportasi umum, seperti Kopami, Kopaja, atau Transjakarta, selama 24 jam.
