Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini terungkap bisnis prostitusi apartemen yang melibatkan broker dan angel--sebutan penjaja cinta online di Kalibata City, Jakarta Selatan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku Pemerintah Provinsi DKI kewalahan mengawasi praktek prostitusi di apartemen.
"Praktek prostitusi apartemen itu susah lacaknya," kata Ahok saat dihubungi Tempo, Ahad, 10 Mei 2015.
Menurut dia, apartemen punya pengelola yang siap pasang badan jaga privasi penyewa atau pemilik unit. Karena itu, tak mudah mengungkap praktek prostitusi yang diduga dilakukan para penghuni apartemen.
Ahok menganalogikan, mengungkap praktek ini sama susahnya dengan mengungkap adanya istri simpanan atau perselingkuhan di suatu apartemen. Pencari informasi tak akan mendapatkan informasi itu dengan mudah karena pihak keamanan apartemen tak akan membeberkan info soal penghuninya. Selain itu, kebanyakan pihak pengelola apartemen tak mengurusi soal kehidupan pribadi para penghuni.
"Kita (warga DKI) tahulah apartemen yang terindikasi ada prostitusi, tapi bagaimana membuktikannya?" ucapnya.
Karena itu, dia mengapresiasi kinerja polisi mengungkap praktek muncikari prostitusi di DKI. Menurut dia, wewenang itu memang ada di tangan polisi. Ahok pun membantu kepolisian dengan cara mengerahkan setiap anak buahnya untuk mendata penghuni rusunami, rusunawa, dan kos-kosan di DKI.
"Sanksi tegas akan dilakukan polisi. Kami hanya akan cabut izin tempat tinggal," ujarnya.
Sebelumnya, Ahok sempat melempar wacana soal legalisasi lokalisasi pelacuran. Namun ide ini masih menunggu tanggapan dari masyarakat umum, terutama warga DKI. Akhirnya, Pemprov memutuskan meneruskan pendataan rumah susun dan kos-kosan di Ibu Kota.
