Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat rapat mediasi di Kementerian Dalam Negeri, 5 Maret 2015. Dok Pemprov DKI Jakarta
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tak segan mengakui bahwa anggaran pembangunan di Ibu Kota sangat melimpah. Tapi, keistimewaan itu tak dibarengi kemampuan mengelola anggaran yang baik dan transparan.
"DKI mampu tapi pakai duitnya yang enggag benar," kata dia saat meresmikan fasilitas pengolahan lumpur milik PT Aetra di Pulogadung, Selasa, 12 Mei 2015.
Ahok, panggilan Basuki, mencontohkan keinginan DKI mengelola sampah secara mandiri. Maka, Ahok langsung memesan ratusan truk sampah. Anehnya, kata dia, program itu tak pernah terealisasi karena hilang saat pembahasan anggaran.
"Malah dibuat beli UPS, printer, dan scanner yang harganya miliaran itu," dia menambahkan.
Mantan Bupati Belitung Timur itu makin dibuat geleng-geleng kepala karena truk sampah tak jadi dibeli, malah menyewa dari pihak ketiga. Dana yang dihabiskan tak main-main yakni mencapai Rp 400 miliar setahun.
"Bayangkan kalau saya belikan truk sampah sudah dapat 800 unit," Ahok berujar.
Tak kehabisan akal, Ahok mulai menerapkan aturan e-budgeting dengan tegas. Lewat sistem itu, anak buahnya bakal kehilangan ruang untuk mengarang anggaran pengadaan barang dan jasa di DKI.
"Pengusaha yang selama ini bermain juga tak bisa kickback," kata dia.
