Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melantik ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Monas, Jakarta, 2 Januari 2015. Sebanyak 2000 PNS DKI Jakarta dilantik tersebut merupakan hasil Evaluasi dan rotasi PNS di pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Tempo/M IQBAL ICHSAN
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai jumlah pegawai negeri sipil DKI terlalu banyak. Karena itu, dia berencana untuk menghentikan sementara penerimaan calon pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi DKI.
"Buang-buang uang saja. Berdayakan dulu yang ada," kata Ahok dalam sambutannya saat acara pelantikan pejabat eselon III dan IV di halaman Balai Kota, Senin, 18 Mei 2015.
Sebagai opsi lain, Ahok mengusulkan "pembajakan" PNS dari institusi lain. Jika ingin PNS yang berkualitas, Pemprov bisa langsung seleksi dari PNS kementerian. "Banyak kok yang ingin pindah jadi PNS DKI," kata Ahok.
Namun, menurut Ahok, hal terpenting adalah Pemprov tak akan membiarkan PNS DKI yang ada saat ini terlena. Dia mengatakan PNS harus bekerja giat. Selain itu, kejujuran juga dituntut sebagai poin utama saat bekerja. "Kalau ada yang ketahuan terima suap atau bohong soal pengadaan, langsung pecat," kata dia.
Ahok mengatakan penggantian jabatan PNS DKI masih akan dilakukan di masa depan. Hal ini dilakukan untuk menyaring pejabat-pejabat yang berkualitas dan layak duduk di posisi yang pantas. "Jika eselon II kerjanya tak memuaskan, siap-siap diganti eselon III yang sudah antre," kata Ahok.
Ada 708 pejabat eselon III dan IV yang berganti jabatan mulai hari ini. Namun hanya 649 pejabat DKI eselon III dan IV yang dilantik hari ini. Sisanya adalah pejabat yang didemosi/distafkan. Dari 649 pejabat, ada 113 pejabat eselon III yang dilantik, terdiri atas 23 pejabat dipromosi, 84 pejabat dirotasi, dan enam pejabat dimutasi. Sisanya, 15 pejabat eselon III didemosi. Sedangkan untuk pejabat eselon IV ada 539 orang yang dilantik, terdiri atas 174 pejabat dipromosi, 352 pejabat dirotasi, dan 13 pejabat dimutasi. Sisanya, 41 pejabat eselon IV didemosi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Agus Suradika mengatakan perubahan jabatan ini didapat dari hasil evaluasi enam bulan mereka bekerja. Sebelumnya, kata dia, Pemprov DKI mengumpulkan eselon II untuk menilai kinerja bawahannya dan mencopot pegawai yang tak bekerja dengan maksimal.
"Semoga penggantian pejabat ini membawa pelayanan DKI menjadi lebih efektif," kata Agus.
