TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tak mau lagi dipusingkan soal operasional Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB). Karena itu, Ahok keukeuh melelang tarif pembayaran rupiah per kilometer. "Jika APTB masih gunakan sistem lama, capek deh," kata Ahok kepada Tempo, Ahad, 24 Mei 2015.
Ahok tak mau operator APTB tetap gunakan sistem setoran untuk bus-bus APTB yang beroperasi di dalam Kota Jakarta. Alasannya, kata Ahok, sistem setoran membuat sopir APTB berlaku seenaknya di jalan raya. "Para sopir tak segan naik-turunkan penumpang seenaknya karena kejar setoran," ujar Ahok.
Bus-bus APTB yang kerap keluar-masuk jalur Transjakarta juga membuat Ahok geram. Kebiasaan sopir bus APTB ini memperparah kemacetan Ibu Kota. Karena itu, pembayaran rupiah per kilometer ini diharapkan membuat para sopir bisa menerima gaji tetap setiap bulan tanpa terbebani target setoran.
Sebelumnya, Ahok berkelakar akan membatasi operasional APTB hingga batas kota pada awal Mei. Namun Ahok menyadari bus-busnya kurang untuk mengangkut penumpang yang berkegiatan di Ibu Kota. Karena itu, Ahok melonggarkan aturan pembatasan operasional APTB hingga saat ini.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Benjamin Bukit mengatakan telah menerima disposisi dari Ahok soal pembatasan operasional APTB. Namun, kata dia, batas kota yang dimaksud adalah bus APTB boleh naik-turunkan penumpang hingga batas kota, lalu bus akan memutar di putaran balik terdekat dalam kota.
Benjamin mengatakan dia akan kembali mengumpulkan operator APTB, Organda, dan Dewan Transportasi Jakarta untuk membicarakan soal disposisi ini. Benjamin juga akan mendiskusikan kembali soal lelang tarif rupiah per kilometer dalam pertemuan tersebut.
APTB melayani 21 trayek yang mengangkut penumpang dari mitra kota Jakarta menuju pusat kota. Ada 13 trayek yang melayani Bogor-Jakarta, 4 trayek melayani Bekasi-Jakarta, 2 trayek melayani Tangerang-Jakarta, sisanya melayani Ciputat-Jakarta Pusat. Dari total keseluruhan, ada 17 trayek dari Bogor dan Bekasi yang akan berhenti sampai halte UKI Cawang.
YOLANDA RYAN ARMINDYA
Berita terkait
Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang
1 hari lalu
Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.
Baca SelengkapnyaCerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta
1 hari lalu
Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.
Baca Selengkapnya4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024
4 hari lalu
Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?
Baca SelengkapnyaPakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?
5 hari lalu
Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.
Baca SelengkapnyaAhok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono
8 hari lalu
PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?
Baca SelengkapnyaSelain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia
10 hari lalu
Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.
Baca SelengkapnyaGaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta
39 hari lalu
Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.
Baca SelengkapnyaMereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun
39 hari lalu
Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.
Baca Selengkapnya81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok
54 hari lalu
Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.
Baca SelengkapnyaRamai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?
57 hari lalu
Ramai di media sosial soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang disebut diberhentikan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa beda KJMU dan KJP Plus?
Baca Selengkapnya