Ahok Memastikan Warga Gusuran Pinangsia Bisa Pindah

Reporter

Kamis, 28 Mei 2015 12:59 WIB

Ilustrasi penggusuran. TEMPO/Hariandi Hafid

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan warga Pinangsia, Jakarta Barat, bisa langsung pindah ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda dan Cengkareng. Menurut dia, warga Pinangsia sudah diberi waktu untuk mengurus administrasi pindah.

"Keluarga yang sudah punya kunci tak boleh dilarang pindah," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Kamis, 28 Mei 2015.

Ahok menjelaskan Unit Perumahan Jakarta Utara dan Suku Dinas Perumahan dan Gedung DKI telah memiliki data warga Pinangsia yang terdaftar untuk mendapatkan unit. Dari 531 warga Pinangsia dengan 178 kepala keluarga, hanya 114 keluarga yang dinyatakan berhak mendapat unit rumah susun. Alasannya, kata dia, tak semua rumah dimiliki oleh kepala keluarga yang berbeda. "Ada satu orang punya lima rumah sekaligus di sana," kata Ahok.

Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung DKI Ika Lestari Adji memastikan rusun Marunda siap ditempati warga gusuran Pinangsia. Saat ini dirinya sedang berkoordinasi dengan Unit Perumahan Jakarta Utara. "Tidak ada penolakan itu," kata Ika.

Syamsudin, warga RT 05 RW 06 Pinangsia, menelan kekecewaan saat berada di Rusun Marunda untuk mengambil kunci. Pria berusia 56 tahun ini bersama puluhan warga Pinangsia lainnya ditolak oleh petugas pengelola Rusun Marunda.

"Petugas itu bilang yang dari Jakarta Utara saja dua tahun belum dapat, kok, ini yang di Jakarta Barat besok digusur malah sudah dapat," kata Syam kepada Tempo, menirukan ucapan petugas saat itu, Rabu, 27 Mei 2015.

Syamsudin adalah warga yang terkena program pembongkaran di Bantaran Kali Ciliwung. Ia sudah memiliki surat pengantar, bahkan sudah mengikuti pengundian kunci. Namun saat melihat lokasi sekaligus menukarkan surat dengan kunci, ia ditolak seorang petugas yang bernama Iwan.

Syamsudin mengaku awalnya senang melihat rusun Marunda. "Tempatnya baru dan bagus," kata dia. Namun ia kemudian kecewa sekaligus panik karena waktu pembongkaran makin dekat sementara dia belum punya tempat untuk berlindung. "Sekarang enggak tahu mesti bagaimana," katanya.

YOLANDA RYAN ARMINDYA| DINI PRAMITA

Berita terkait

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

1 hari lalu

Ahok Kritik Penonaktifan NIK KTP Jakarta: Jangan Merepotkan Orang

Bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

1 hari lalu

Cerita Ahok Soal Ide Bangun Parkir Bawah Tanah Monas untuk Atasi Kemacetan Jakarta

Mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok mengatakan konsep tempat parkir bawah tanah Monas ini sempat masuk gagasannya.

Baca Selengkapnya

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

4 hari lalu

4 Wajah Lama Ini Kembali Muncul dalam Bursa Bakal Calon Gubernur Pilkada 2024

Sejumlah nama bakal calon gubernur di Pilkada 2024 sudah mulai bermunculan, termasuk 4 wajah lama ini. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

5 hari lalu

Pakar Sebut Ahok Masih Berminat Maju di Pilkada Jakarta, Apa Alasannya?

Ahok akan bersaing dengan sejumlah nama populer dalam Pilkada Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

7 hari lalu

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?

Baca Selengkapnya

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

10 hari lalu

Selain Galih Loss, Ini Daftar Kasus Dugaan Penistaan Agama di Indonesia

Kasus yang menjerat Galih Loss menambah daftar panjang kasus penistaan agama di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

20 hari lalu

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan Jatam Terhadap OIKN soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Penjelasan Ombudsman Kalimatan Timur soal pelaporan Jatam perihal surat OIKN kepada masyarakat Sepaku.

Baca Selengkapnya

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

21 hari lalu

JATAM Laporkan Otorita IKN Ke Ombudsman soal Surat Teguran ke Warga Sepaku

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Kalimantan Timur melaporkan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) ke Ombudsman

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

28 hari lalu

Polemik Penggusuran Rumah Warga Demi IKN, Ini Penjelasan Otorita Usai Bertemu dengan Komnas HAM

Otorita IKN telah bertemu dengan Komnas HAM membahas soal polemik penggusuran rumah warga Sepaku

Baca Selengkapnya

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

31 hari lalu

Polemik Penggusuran Demi IKN, Otorita Bertemu Komnas HAM

OIKN mengadakan pertemuan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) terkait penataan kawasan di wilayah Sepaku dekat IKN

Baca Selengkapnya