TEMPO.CO, Jakarta - Perbedaan sikap antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat makin terlihat dalam penyelenggaraan acara atau pameran menyambut HUT Jakarta.

Jumat, 29 Mei 2015, Ahok, panggilan Basuki, membuka Jakarta Fair 2015 di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dalam acara tahunan ini hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pameran selama 35 hari itu diadakan PT JIExpo yang dimiliki Murdaya Poo, yang istrinya Hartati Murdaya, pernah menjadi pengurus Partai Demokrat.

Pada 30 Mei - 5 Juni 2015 di Parkir Timur Senayan, Jakarta, berlangsung Pesta Rakyat Jakarta 2015. Dua tahun lalu, Gubernur Jakarta Joko Widodo menggelar Pesta Rakyat Jakarta 2013 di Monas.

Ketika itu, Gubernur Jokowi kecewa karena Jakarta Fair atau PRJ di Kemayoran hanya mementingkan pengusaha menengah dan besar saja. Selain itu, penyelenggara menarik tarif masuk yang memberatkan warga lapisan bawah. Pesta Rakyat Jakarta, kata Jokowi, diisi oleh usaha kecil dan rumah tangga serta pengunjung gratis masuk.

Tahun 2014, berlangsung Pekan Raya Jakarta di Lapangan Monas yang waktu mulainya bersamaan dengan Jakarta Fair di Kemayoran. Ahok ikut memberikan sambutan pada pembukaan Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair di Kemayoran.

"Kami laporkan, besok Pemprov DKI akan menyelenggarakan PRJ Monas. Kalau di sini (Jakarta Fair), pelaku UKM-nya 40 persen, di PRJ Monas 100 persen UKM dan tidak perlu sewa tempat," kata Ahok ketika itu.

Kendati demikian, Ahok memastikan, penyelenggaraan PRJ Monas bukan sebagai tandingan Jakarta Fair. Ia mengatakan, DKI Jakarta harus memiliki ruang dan tempat pameran yang besar bagi para pelaku usaha, terutama UKM.

Kini, Ahok mempersoalkan izin yang dikeluarkan Wagub Djarot untuk penyelenggaraan Pesta Rakyat Jakarta 2015 di Parkir Timur Senayan, Jakarta. "Pada rapat pimpinan yang digelar setiap Senin, Djarot tak membahas soal Pesta Rakyat itu," kata Ahok, kepada pers di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 30 Mei 2015.

Ahok tidak mengetahui mengapa Djarot menyetujui penyelenggaraan acara tersebut. Pemerintah DKI, katanya, tak bisa menghentikan Pesta Rakyat itu karena acaranya sudah dimulai.

Pada Rabu, 27 Mei 2015 di Balai Kota DKI Jakarta, Wagub Djarot menjelaskan pihaknya mengizinkan acara itu karena panitia berjanji menampung kalangan UMKM dan acaranya gratis. Mereka tidak mendapat dana dari APBD Jakarta.

LINDA HAIRANI