Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberi sambutan saat meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bahari di Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, 21 Mei 2015. Pembangunan RPTRA ini sebagai bagian dari perwujudan Jakarta sebagai kota layak anak sesuai peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tempo/ M. IQBAL ICHSAN
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Ibu Kota akan melibatkan swasta. Tahun ini akan ada 60 RPTRA di seluruh wilayah DKI yang menerapkan sistem gotong-royong dengan swasta.
Dia menilai pembangunan yang dilakukan swasta lebih baik dibandingkan yang dilakukan pemerintah. "Yang bisa dibangun oleh swasta kami serahkan pada swasta," ujar Basuki saat meresmikan RPTRA Gajah Tunggal di Kembangan Utara, Jumat, 5 Juni 2015.
Ahok mengatakan, jika pembangunan RPTRA ditangani pemerintah, anggaran yang harus disiapkan sebesar Rp 10 miliar. Proses pembangunan juga butuh waktu hingga lima tahun. "Tahun pertama menyelesaikan desain, tahun kedua menyelesaikan detail engineering design (DED), tahun ketiga membangun, dan tahun kelima baru selesai," kata Ahok.
Sedangkan jika swasta yang membangun, kata Ahok, hanya memerlukan dana sekitar Rp 400 jutaan. "Selain itu, swasta yang membangun lebih cepat rampung," tuturnya.
Peresmian RPTRA Gajah Tunggal dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise; Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Unggung Cahyono; Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi; Presiden Direktur PT Gajah Tunggal Christopher Chan; istri Gubernur DKI, Veronica Tan; dan istri Wakil Gubernur, Heppy Farida.
