Warga tunjukkan KJP dan uang hasil pencairan dana pendidikan di Bank DKI cabang Otista, Jakarta, 8 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak habis pikir dengan sederet masalah pada sektor pendidikan yang menimpa warga DKI Jakarta. Padahal Pemerintah Provinsi DKI sudah merancang program Kartu Jakarta Pintar untuk meringankan keluarga miskin yang punya anak usia sekolah.
Tapi, kata Ahok, program KJP tak berjalan mulus seperti yang dia bayangkan. Sebab, dia sering menjumpai warga yang melapor bahwa ijazah anaknya ditahan karena menunggak uang sekolah selama satu semester.
“Saya hitung sudah Rp 7-8 miliar cair dari pos anggaran operasional untuk menebus ijazah,” ucap dia di Balai Kota, Kamis, 2 Juli 2015.
Sumber masalah siswa penerima KJP berutang duit sekolah, kata Ahok, adalah orang tua yang tak tepat mengalokasikan dana KJP. Alih-alih dipakai membeli buku dan seragam serta membayar uang sekolah, dana bantuan malah dibelanjakan orang tua untuk membeli bahan kebutuhan pokok. “Habis duitnya saat waktu bayar sekolah tiba,” ujar Ahok.
Masalah itu, menurut dia, sudah dicarikan solusinya. Kini penerima KJP tak bisa mencairkan seluruh anggaran yang masuk ke rekening. Bagi siswa sekolah dasar, orang tua hanya bisa mencairkan duit bantuan sebesar Rp 50 ribu tiap dua pekan. Sedangkan untuk siswa SMP dan SMA, duit baru bisa dicairkan tiap pekan sebesar Rp 50 ribu.
