TEMPO Interaktif, Bekasi:Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi, Umi Hajar J. mengingatkan aparat keamanan meningkatkan kewaspadaan. Karena, pada saat proses pembayaran bantuan tunai langsung keluarga miskin di sejumlah desa, sangat berpotensi berubah menjadi ajang keributan. "Banyak warga minta didata para kepala desa. Yang berkembang sekarang ini, banyak yang tidak layak, tapi pengen ikut. Padahal, setelah dicocokkan dan diteliti ternyata ada yang punya punya tabungan, perhiasan dan lainnya, Ini harus diwaspadai,"kata Umi di Kantor Pos Utama Bekasi, Selasa (18/10). Laporan petugas lapangan mengenai hal itu terus masuk BPS Kabupaten Bekasi. Seperti di Desa Karangsari yang sebagian warganya memaksa kepala desa memasukkan nama-nama mereka menjadi bagian dari penerima kartu kompensasi BBM (KKB). "Melalui Kades, mereka minta dimasukkan,"ujar Umi.Warga yang memaksa minta namanya dimasukan, tetap didata BPS Kabupaten dan diserahkan ke BPS Pusat. Namun datanya diolah di pusat dan bila tidak layak, tidak akan mendapat KKB.Di Desa Pantai Harapan Jaya dan Desa Jaya Sakti Kecamatan Muaragembong juga disebut-sebut bakal terjadi aksi massa yang tidak puas. Sebagian warga di daerah terletak di radius sekitar 25 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi tersebut, beberapa hari lalu menyampaikan protes terhadap petugas di lapangan.Ratusan warga di dua desa tersebut, baru didata petugas pada akhir pekan lalu. "Karena mungkin dulunya ada yang terlewat dilakukan pendataan, lalu didata lagi,"kata Umi. Pada saat pendataan dilakukan, warga meminta agar pembayaran dilakukan secara berbarengan, baik yang baru menerima KKB maupun yang sudah lebih dulu menerima.Umi mengakui juga, permasalahan ini tidak terlepas dari kurang telitinya petugas di lapangan. Dalam hal ini, ujung tombak pendataan warga adalah para ketua RT dan RW setempat. Kemudian laporan data ke BPS Kabupaten, selanjutnya dikirim ke BPS Pusat dan dilakukan pengolahan data. Pada saat pengolahan data yang dilakukan pertama kali, ternyata terjadi perubahan angka. Dari jumlah 104.000 KK, setelah diolah lagi ternyata menurun menjadi 102.870. Verifikasi yang dilakukan akhr pekan lalu, jumlahnya menurun lagi menjadi 99.474 KK. "Tapi, tidak menutup kemungkinan, akan tambah data yang baru lagi," kata Umi.Siswanto