Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menghadiri rapat paripurna tanggapan DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur di Gedung DPRD, Jakarta, 23 April 2105. DPRD DKI Jakarta memberikan rapor merah atas kinerja buruk yang dijalankan oleh Ahok pada periode 2014 dengan menghasilkan 10 penilaian dan lima rekomendasi. TEMPO/M Iqbal Ichsan
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak terima Badan Pemeriksa Keuangan memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian dalam laporan keuangan 2014. Salah satu hasil pemeriksaan yang dinilai aneh ialah pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat yang disebut kemahalan, yakni Rp 191 miliar.
Padahal, menurut gubernur yang akrab disapa Ahok itu, pemerintah DKI sudah membeli dengan harga yang murah atau sesuai nilai jual objek pajak. Sedangkan BPK mengkehendaki pembelian lahan itu dengan model taksiran harga (appraisal). Prosedur pembelian itu yang dianggap sebagai temuan oleh BPK.
Yang membuat Ahok marah ialah temuan itu disampaikan saat dia memimpin DKI. Padahal, program pembelian lahan seluas 3 hektare itu sudah dimulai ketika Fauzi Bowo menjadi Gubernur DKI pada 2007-2012. “Masak era Foke mau kampanye, BPK beri predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Sementara saya yang diwarisi program itu dapat predikat WDP,” kata Ahok di Balai Kota, Selasa, 7 Juli 2015.
Ahok bahkan menyebut temuan BPK tak berpengaruh pada popularitasnya di mata masyarakat. Sebab, masyarakat merasa dia mampu memacu laju pembangunan di Ibu Kota dengan signifikan. “Buktinya Foke yang dapat WTP kalah sama saya yang dapat WDP. Pokoknya yang membuat saya bisa menjadi gubernur itu bukan BPK, tapi warga DKI,” ujar Ahok.
Menurut dia, penilaian BPK tak adil. Sebab, tak ada standar yang jelas dari lembaga tersebut dalam menerapkan proses audit anggaran. Banyak daerah yang pengelolaan anggarannya tak transparan justru memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian. “Daerah yang dapat predikat WTP itu banyak bupati dan gubernurnya masuk penjara,” Ahok menambahkan.
BPK mengungkap 70 temuan dalam laporan keuangan DKI yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, kemarin. Temuan itu bernilai Rp 2,16 triliun, terdiri atas program yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah sebanyak Rp 1,71 triliun. Lalu, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 miliar, belanja administrasi sebanyak Rp 469 juta, dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar.
