Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Aziz. TEMPO/Frannoto
TEMPO.CO,Jakarta - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz menanggapi santai kritik Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang menyebut audit BPK memiliki standar ganda. Harry menyatakan BPK memiliki standar audit yang sama dalam memeriksa keuangan negara. "Standar mengaudit keuangan pemerintah daerah atau pemerintah pusat sama, tidak dibedakan karena keuangan negara," ujarnya saat dihubungi, Selasa, 7 Juli 2015.
Harry mengatakan standar keuangan itu diatur dalam undang-undang, sehingga tidak mungkin berbeda. Bahkan situs resmi BPK juga mencantumkan prosedur pemeriksaan yang bisa diakses siapa pun. "Ketentuan itu namanya Standar Pemeriksaan Keuangan Negara," katanya.
Karena itu, dia menyatakan ragu ada daerah yang pemimpinnya terjerat korupsi tapi mendapat status keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP). Bahkan dia menantang Gubernur Basuki untuk membeberkan data status keuangan WTP daerah yang pemimpinnya terjerat korupsi. "Kalau berkomentar harus disertai data, tidak bisa asal bicara saja," ujarnya.
Selain itu, dia mengatakan tidak mungkin Gubernur Jakarta sebagai pihak yang diaudit tidak mendapat hak memberikan penjelasan. Sebab semua pihak yang diaudit BPK berhak memberikan penjelasan sebelum lembaganya memberikan predikat laporan keuangan.
Meski begitu, dia menyatakan bakal meminta penjelasan kepada BPK DKI Jakarta ihwal pernyataan Gubernur Basuki. Sebab BPK dianggap keliru menjalankan tugas jika tidak memberi kesempatan teraudit memberikan penjelasan.
"Karena anggota BPK juga manusia, mungkin salah, tapi harus dipastikan dulu kesempatan menanggapi tidak diberikan atau Gubernur tidak memberikan tanggapan," katanya.
Adapun BPK mengungkap 70 temuan dalam laporan keuangan DKI yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD kemarin. Temuan yang bernilai Rp 2,16 triliun itu terdiri atas program yang terindikasi menimbulkan kerugian daerah senilai Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah Rp 1,71 triliun. Lalu kekurangan penerimaan daerah Rp 3,23 miliar, belanja administrasi Rp 469 juta, dan pemborosan Rp 3,04 miliar.
