Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diwawancara wartawan saat memasuki Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 29 Juli 2015. Ahok menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan UPS. TEMPO/Iqbal Ichsan
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama siap meladeni panggilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta untuk mengungkap korupsi pembelian alat catu daya listrik cadangan atau UPS. Panggilan itu, kata dia, bahkan dinanti-nanti. “Saya malah senang dan ketawa saja kalau Dewan mau panggil soal UPS,” kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Jumat, 31 Juli 2015.
Sebelumnya, Ahok dan Dewan kerap berseteru soal proses penganggaran di DKI Jakarta. Dia pernah membongkar adanya dana siluman dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 senilai Rp 12 triliun. Ketegangan itu berlanjut saat Kepolisian RI mengusut dugaan korupsi pengadaan alat catu daya listrik cadangan atau UPS yang merugikan negara hingga Rp 50 miliar.
Dua anak buah buah Ahok di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, legislator seperti Abraham Lunggana alias Haji Lulung dan Wanda Hamidah berturut-turut diperiksa Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.
Ahok menegaskan pembelian UPS merupakan usulan yang mendadak. Sebab, prioritas belanja anggaran diatur dalam nota kesepakatan yang diteken oleh Gubernur dan pimpinan DPRD.
Ahok mengatakan prioritas bidang pendidikan dipakai pada APBD Perubahan 2014 dialokasikan untuk merenovasi sekolah yang hancur. “Kalau dipanggil Dewan saya bisa buka-bukaan soal usulan mendadak UPS itu.”
Modus memanipulasi anggaran, kata Ahok, hampir saja terjadi pada tahun ini. Lagi-lagi, eksekutif dan legislatif tak menyepakati pembelian UPS untuk alokasi dana pendidikan.
Tapi, ucap Ahok, pembelian barang itu muncul lagi dalam RAPBD 2015. “Kalau Dewan mengklaim anggaran versi mereka asli dan punya pemerintah DKI bodong berarti Dewan melanggar kesepakatan karena pembelian UPS bukan prioritas,” katanya.
