Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. ANTARA/Yudhi Mahatma
TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta membentuk tim panitia khusus untuk menyelidiki temuan Badan Pemeriksa Keuangan ditanggapi positif oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Menurut dia, tim pansus justru diperlukan untuk membongkar praktek penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2014 yang kacau.
Ahok, sapaan Basuki, mengaku siap membeberkan semua temuannya di hadapan tim Pansus BPK tersebut. “Bagus itu karena bakal ketahuan siapa yang memunculkan pembelian UPS itu,” kata dia di Balai Kota, Kamis, 6 Agustus 2015.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Triwisaksana menyebut perlu ada pembentukan tim pansus untuk mengkaji temuan BPK. Sebab, badan audit keuangan itu menemukan banyak kejanggalan, seperti pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat.
Ahok berpendapat di hadapan tim pansus nanti justru terbongkar pihak yang melanggar nota kesepakatan penggunaan anggaran yang diteken antara gubernur dengan pimpinan DPRD. Perjanjian itu memuat prioritas belanja yang salah satunya di bidang kesehatan, yakni pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. “Sementara pembelian UPS itu tak ada, itu bisa ketahuan nanti,” dia menjelaskan.
Namun, kata dia, jalannya sidang tim pansus tak boleh dilakukan tertutup. “Wartawan harus bisa masuk dan lihat proses yang terjadi di dalam tim pansus,” dia menambahkan.
